Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi (Pemprov)
NTB, hari ini berencana akan mulai membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,
sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov NTB seperti di
Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Perkim, Bakesbangpoldagri, Direktur
RSUD NTB, dan lainnya hanya ditempati oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan ini
dinilai berimplikasi pada tidak maksimalnya kinerja birokrasi.
“Informasinya besok, (hari
ini, red.) akan segera dibuka Pansel Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Eselon II. Itu informasi yang barusan saya dapat dari pak Gubernur. Tidak
dibentuknya Pansel sebelumnya karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu
dari KASN. Informasi yang kami dapat, izin itu yang lama ditunggu. Sekarang
sudah ada dan Insha Alloh, mulai besok (hari ini, red.), akan dibuka Panselnya,”
ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD NTB, Selasa 23
Februari 2021.
Rencananya pembentukan
Pansel ini menurut pria yang juga merupakan Ketua Komisi III Bidang Anggaran
DPRD NTB ini selain mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang di Plt-kan, sekaligus
untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh beberapa pejabat yang akan
memasuki usia pensiun.
“Ini ada hikmahnya juga sih
karena ada beberapa pejabat yang pensiun juga sehingga bisa langsung diisi,”
imbuhnya.
Teguran dari KASN pada
gelaran mutasi dan rotasi sebelumnya, kata Sembirang, membuat Pemprov juga
cenderung berhati-hati dalam melakukan pergantian dan pengisian jabatan.
“Jadi gak etis kalau setiap
mutasi ada teguran. Justru itu yang harus kita jaga. Meskipun teguran tersebut
tidak memiliki implikasi namun secara administratif perlu kita perhatikan. Itu
adalah salah satu alasan teknisnya sehingga BKD sangat hati-hati dalam
melakukan mutasi. Kalau Pak Gubernur kan hanya mengeksekusi sementara
pertimbangan-pertimbangan teknisnya kan dari BKD,” ujarnya.
Sebagaimana dimuat Garda
Asakota sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB didorong agar segera mengisi dan
atau menetapkan secara definitif jabatan-jabatan Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang hingga kini masih diisi dengan Pelaksana Tugas (PLT).
“Ada sejumlah OPD dan
Badan Layanan yang hingga kini masih di PLT-kan seperti Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi, Bakesbangpoldagri, Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian,
Dispora, harusnya segera diisi dan didefinitifkan apalagi ditengah situasi
pandemi seperti sekarang ini keberadaan pejabat definitif itu sangat urgen dan
strategis dalam menjalankan program yang ada,” terang Ketua Komisi I DPRD NTB,
Syrajuddin, SH., kepada sejumlah wartawan, Senin 22 Februari 2021.
Terlalu lama jabatan
strategis seperti Rumah Sakit Umum Daerah di PLT-kan, menurut mantan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu ini, akan berimplikasi pada sulitnya
koordinasi antara OPD terkait dengan Lembaga Dewan dalam rangka pengalokasian
anggaran yang dibutuhkan oleh OPD tersebut dalam pencegahan dan pengentasan
penyakit Covid19.
“Mestinya OPD tersebut
harus segera diisi dengan pejabat definitif, apalagi OPD tersebut sangat
strategis. Termasuk Bakesbangpoldagri yang sudah lama di PLT-kan dan OPD-OPD
lainnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab hingga jabatan-jabatan ini
dibiarkan lowong terlalu lama? kenapa sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak
dimanfaatkan?. Padahal Pemprov tidak kekurangan SDM untuk menempati posisi dan
jabatan tersebut,” sorot politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Pihaknya meminta kepada
Pemprov NTB agar dapat bersikap tegas dalam melakukan penataan birokrasi ini
sehingga tujuan birokrasi itu dapat tercapai dengan baik.
“Mestinya harus ada
ketegasan dan kejelasan dalam penataan birokrasi itu. Sehingga apa yang menjadi
tujuan birokrasi ini dapat tercapai dengan baik,” tegas Syrajuddin.
Sementara itu, Wakil
Ketua Komisi I DPRD NTB, H Abdul Hafid, mengaku sangat kecewa dengan tidak
maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan dimasa pandemi seperti sekarang ini.
“Banyaknya OPD yang
hanya diisi dengan PLT ini bukti tidak maksimalnya penyelenggaraan
pemerintahan. Padahal OPD-OPD tersebut adalah OPD yang sangat strategis dalam
pemerintahan. Padahal kita tidak kekurangan SDM yang berkualitas untuk
menempati posisi dan jabatan-jabatan tersebut. Pembiaran seperti ini sama
halnya dengan menumpuk masalah yang ada dan menjadi kendala utama dalam
percepatan pembangunan di daerah,” kata Politisi Senior Partai Golkar NTB ini.
Pihaknya meminta kepada
Pemprov NTB agar segera mengisi dan menetapkan pejabat definitif di OPD-OPD
yang di PLT-kan.
“Harus segera diisi
dengan pejabat definitif. Karena yang mengelola daerah ini adalah Sumber Daya
Aparatur nya. Nah, kalau sumber daya aparaturnya lemah, maka hancurlah daerah
ini,” pungkasnya. (GA. Im*).
Baca Berita Terkait Sebelumnya:
Banyak Kepala OPD yang di-PLT, Komisi I Minta Pemprov Segera Isi dan Definitfkan
https://www.gardaasakota.com/2021/02/banyak-kepala-opd-yang-di-plt-komisi-i.html
