Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Banyak Kepala OPD yang di-PLT, Komisi I Minta Pemprov Segera Isi dan Definitifkan

 

Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin, SH., dan Wakil Ketua Komisi DPRD NTB, H Abdul Hafid.

Mataram, Garda Asakota.-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB didorong agar segera mengisi dan atau menetapkan secara definitif jabatan-jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih diisi dengan Pelaksana Tugas (PLT).

“Ada sejumlah OPD dan Badan Layanan yang hingga kini masih di PLT-kan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Bakesbangpoldagri, Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, Dispora, harusnya segera diisi dan didefinitifkan apalagi ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini keberadaan pejabat definitif itu sangat urgen dan strategis dalam menjalankan program yang ada,” terang Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin, SH., kepada sejumlah wartawan, Senin 22 Februari 2021.

Terlalu lama jabatan strategis seperti Rumah Sakit Umum Daerah  di PLT-kan, menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu ini, akan berimplikasi pada sulitnya koordinasi antara OPD terkait dengan Lembaga Dewan dalam rangka pengalokasian anggaran yang dibutuhkan oleh OPD tersebut dalam pencegahan dan pengentasan penyakit Covid19.

“Mestinya OPD tersebut harus segera diisi dengan pejabat definitif, apalagi OPD tersebut sangat strategis. Termasuk Bakesbangpoldagri yang sudah lama di PLT-kan dan OPD-OPD lainnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab hingga jabatan-jabatan ini dibiarkan lowong terlalu lama? kenapa sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak dimanfaatkan?. Padahal Pemprov tidak kekurangan SDM untuk menempati posisi dan jabatan tersebut,” sorot politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Pihaknya meminta kepada Pemprov NTB agar dapat bersikap tegas dalam melakukan penataan birokrasi ini sehingga tujuan birokrasi itu dapat tercapai dengan baik.

“Mestinya harus ada ketegasan dan kejelasan dalam penataan birokrasi itu. Sehingga apa yang menjadi tujuan birokrasi ini dapat tercapai dengan baik,” tegas Syrajuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H Abdul Hafid, mengaku sangat kecewa dengan tidak maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan dimasa pandemi seperti sekarang ini.

“Banyaknya OPD yang hanya diisi dengan PLT ini bukti tidak maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan. Padahal OPD-OPD tersebut adalah OPD yang sangat strategis dalam pemerintahan. Padahal kita tidak kekurangan SDM yang berkualitas untuk menempati posisi dan jabatan-jabatan tersebut. Pembiaran seperti ini sama halnya dengan menumpuk masalah yang ada dan menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan di daerah,” kata Politisi Senior Partai Golkar NTB ini.

Pihaknya meminta kepada Pemprov NTB agar segera mengisi dan menetapkan pejabat definitif di OPD-OPD yang di PLT-kan.

“Harus segera diisi dengan pejabat definitif. Karena yang mengelola daerah ini adalah Sumber Daya Aparatur nya. Nah, kalau sumber daya aparaturnya lemah, maka hancurlah daerah ini,” pungkasnya. (GA. Im*).

Post a comment

0 Comments