Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi
(Pemprov) NTB didorong agar segera mengisi dan atau menetapkan secara definitif
jabatan-jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih
diisi dengan Pelaksana Tugas (PLT).
“Ada sejumlah OPD dan Badan
Layanan yang hingga kini masih di PLT-kan seperti Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi, Bakesbangpoldagri, Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian,
Dispora, harusnya segera diisi dan didefinitifkan apalagi ditengah situasi
pandemi seperti sekarang ini keberadaan pejabat definitif itu sangat urgen dan
strategis dalam menjalankan program yang ada,” terang Ketua Komisi I DPRD NTB,
Syrajuddin, SH., kepada sejumlah wartawan, Senin 22 Februari 2021.
Terlalu lama jabatan
strategis seperti Rumah Sakit Umum Daerah
di PLT-kan, menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu ini, akan
berimplikasi pada sulitnya koordinasi antara OPD terkait dengan Lembaga Dewan dalam
rangka pengalokasian anggaran yang dibutuhkan oleh OPD tersebut dalam
pencegahan dan pengentasan penyakit Covid19.
“Mestinya OPD tersebut harus
segera diisi dengan pejabat definitif, apalagi OPD tersebut sangat strategis.
Termasuk Bakesbangpoldagri yang sudah lama di PLT-kan dan OPD-OPD lainnya.
Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab hingga jabatan-jabatan ini dibiarkan
lowong terlalu lama? kenapa sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak
dimanfaatkan?. Padahal Pemprov tidak kekurangan SDM untuk menempati posisi dan
jabatan tersebut,” sorot politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Pihaknya meminta kepada
Pemprov NTB agar dapat bersikap tegas dalam melakukan penataan birokrasi ini
sehingga tujuan birokrasi itu dapat tercapai dengan baik.
“Mestinya harus ada
ketegasan dan kejelasan dalam penataan birokrasi itu. Sehingga apa yang menjadi
tujuan birokrasi ini dapat tercapai dengan baik,” tegas Syrajuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi I DPRD NTB, H Abdul Hafid, mengaku sangat kecewa dengan tidak
maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan dimasa pandemi seperti sekarang ini.
“Banyaknya OPD yang hanya
diisi dengan PLT ini bukti tidak maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan.
Padahal OPD-OPD tersebut adalah OPD yang sangat strategis dalam pemerintahan.
Padahal kita tidak kekurangan SDM yang berkualitas untuk menempati posisi dan
jabatan-jabatan tersebut. Pembiaran seperti ini sama halnya dengan menumpuk
masalah yang ada dan menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan di
daerah,” kata Politisi Senior Partai Golkar NTB ini.
Pihaknya meminta kepada
Pemprov NTB agar segera mengisi dan menetapkan pejabat definitif di OPD-OPD
yang di PLT-kan.
“Harus segera diisi dengan
pejabat definitif. Karena yang mengelola daerah ini adalah Sumber Daya Aparatur
nya. Nah, kalau sumber daya aparaturnya lemah, maka hancurlah daerah ini,”
pungkasnya. (GA. Im*).
