.jpg) |
| Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, A Rauf Wahab, ST. |
Mataram, Garda Asakota.-
Dalam waktu sepekan terakhir, masyarakat mengeluhkan
melonjaknya harga beras. Dari biasanya masyarakat membeli beras seharga Rp10.000
per kilo, sekarang harganya melomjak naik menjadi sekitar Rp14.000 per kilo.
Kenaikan harga ini diduga dipicu oleh makin menipisnya stok
beras dalam daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB), A Rauf Wahab, ST., mengungkapkan melonjaknya harga beras akhir-akhir ini
diakibatkan oleh makin menipisnya cadangan beras lokal.
“Kalau kita cermati ini diakibatkan oleh karena cadangan
yang tersedia ini semakin menipis. Atau juga diakibatkan produksi beras kita
banyak yang keluar, tidak ada pengendalian sehingga stok dalam daerah semakin
menipis,” ujar politisi Partai Demokrat ini kepada wartawan, Selasa 07 Februari
2023.
Menurutnya, berdasarkan teori ekonomi, harga komoditas
melonjak naik itu biasanya disebabkan oleh karena supply komoditas itu
berkurang atau sudah menipis.
“Itu sudah pasti disebabkan karena stok komoditasnya
mengalami keterbatasan sehingga harga komoditas itu mengalami kenaikan,” ujar
anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima, Kota Bima dan
Dompu ini.
Pihaknya mengakui telah mendapatkan keluhan menyangkut
kenaikan harga beras ini sejak sepekan terakhir.
“Seminggu terakhir ini kita sudah mendengar adanya lonjakan
harga beras ini. Dan kita berharap adanya langkah antisipasi apalagi bulan
Maret ini akan memasuki bulan Ramadhan,” tegasnya.
Pihaknya berharap Bulog dapat memastikan ketersediaan bahan
pangan apalagi jelang bulan Ramadhan.
Diperparah lagi menurutnya merebaknya isu kerawanan pangan secara
global harus juga segera diantisipasi.
“Kalau di Bulog cadangannya makin menipis misalnya. Ini
harus segera diantisipasi segera agar tidak menimbulkan inflasi. Sebab kenaikan
harga beras ini jika tidak diantisipasi segera dikahwatirkan akan berdampak
pada kenaikan harga pada komoditas lainnya,” kata Rauf.
Komisi II DPRD NTB akan segera menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna
memastikan kesiapan daerah dalam rangka menghadapi isu kerawanan pangan ini.
“Sebab boleh jadi melonjaknya harga komoditas beras ini
merupakan gejala awal akan terjadinya kerawanan pangan tersebut. Apalagi data
yang disodorkan ke kami, kesiapan beras NTB dalam mengantisipasi terjadinya
kerawanan pangan ini hanya sekitar 52 ton di tahun 2023 ini. Stok yang
disiapkan ini sangat kecil sehingga kita harus membicarakannya kembali dengan
pemerintah soal bagaimana cara mengantisipasi ketika benar terjadi kerawanan
pangan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah antisipasi itu perlu segera dilakukan agar
jangan sampai daya beli masyarakat semakin menurun sementara harga yang terus
melonjak.
“Cara antisipasinya adalah bisa dengan jalan menggelar operasi pasar atau
mengedarkan barang yang lebih murah dengan standar Bulog,” pungkasnya. (GA. Im*)
