.jpg) |
| Tampak suasana ruangan depan kantor BPKP Perwakilan NTB. |
Mataram, Garda Asakota.-
Pemeriksaan sejumlah kontraktor yang diduga terlibat dalam pekerjaan proyek Rehab Rekon (RR) pasca bencana banjir Rp166 Miliar, yang rencananya akan digelar hari ini di kantor BPKP urung dilakukan dikarenakan jadwal pemeriksaannya akan dilakukan besok Selasa, (11/10/2022).
"Jadwal pemeriksaannya besok di sini. Memang KPK biasa meminjam kantor BPKP untuk kepentingan pemeriksaan," kata sumber wartawan media ini di kantor BPKP Mataram, Senin (10/10/2022).
Sementara itu, Kabag Umum BPKP Perwakilan NTB Kota Mataram. Irwan Supriyadi, mengakui adanya peminjaman kantor oleh KPK sebagai tempat pemeriksaan.
Kami hanya dipinjami tempat oleh KPK. Suratnya sudah ada yang masuk. Mengenai kapan hari pemeriksaannya, itu urusannya KPK," katanya.
Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, pekan ini, KPK mulai memeriksa belasan kontraktor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya di Kota Bima tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022.
Para kontraktor atau rekanan pelaksana proyek RR pasca banjir Kota Bima senilai Rp166 miliar yang mendapat surat panggilan KPK sebagiannya dalam perjalanan menuju Kota Mataram.
Tiba di Mataram nanti, para kontraktor akan menjalani pemeriksaan secara marathon oleh penyidik Lembaga Anti Rasuah itu yang dipusatkan di Gedung BPKP Perwakilan NTB Kota Mataram mulai tanggal 11 Oktober 2022 hingga 15 Oktober mendatang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Garda Asakota, sejumlah kontraktor bahkan ada yang sudah berangkat pada Minggu kemarin (9/10/2022) dan sebagiannya lagi akan menyusul Senin ini (10/10/2022).
"Direktur perusahaan (kontraktor) yang dipanggil KPK sudah ada yang berangkat menuju Mataram hari ini dan besok (hari ini, red) yang paling ramai berangkat," kata seorang kontraktor.
Ia mengungkapkan, keberangkatan para kontraktor untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Kantor BPKP Perwakilan NTB itu dengan menggunakan jalur darat hingga udara. "Ada yang pakai bus, mobil pribadi hingga menggunakan pesawat terbang," katanya.
Dari data yang diperoleh sedianya ada sebanyak 37 Direktur Perusahaan (kontraktor) yang menjadi target pemeriksaan. Namun hingga kini baru 18 kontraktor yang dikabarkan telah menerima surat pemanggilan dari KPK.
Selain harus memenuhi panggilan, para kontraktor juga diminta KPK untuk membawa dan melengkapi semua dokumen pekerjaan proyek. Disamping itu diharuskan juga membawa print out rekening koran baik rekening perusahaan maupun rekening pribadi.
"Print rekening koran ini cukup tebal," ucap salah seorang kontraktor lainnya.
Untuk diketahui, sepanjang berdirinya KPK baru kali ini melakukan pemeriksaan kasus dugaan korupsi di NTB dengan melibatkan banyak orang. Termasuk belasan kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek. (GA. 212*)
