 |
| Kabid Anggaran DPKAD Pemkot Bima, Iwan Setiawan |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Salah satu janji Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bima, HM. Lutfi, SE-Feri Sofiyan, SH, dari seabrek janji janji politiknya adalah pemberian HP android kepada Ketua Rt dan Rw se Kota Bima.
Bantuan ponsel ini tujuannya sebagai akses mendekatkan informasi terhadap kondisi sosial masyarakat di tingkat Rt maupun Rw kepada Pemerintah. Namun realitas hari ini setelah 2,5 tahun menjalankan amanah Rakyat Kota Bima janji tersebut belum juga terlaksana.
Sejauh mana sebenarnya komitmen Pemerintahan Lutfi-Feri untuk merealisasikan janji pemberian HP kepada Rt dan Rw ini?, sejumlah pihak terkait yang dihubungi media ini memberikan tanggapannya.
Lurah Jatiwangi Kecamatan Asakota, Jumardin, S.Sos, yang dimintai komentarnya menyampaikan bahwa untuk pengadaan HP ini akan tetap dipenuhi oleh Pemerintah karena memang anggarannya sudah ada dalam dana Kelurahan dan tidak bergeser akibat refocusing.
"Sedang dalam proses, sebentar lagi akan diserahkan kepada masing-masing Rt," ungkapnya kepada Garda Asakota, Selasa (25/5).
Terpisah, Kepala BPKAD melalui Kabid Anggaran, Iwan Setiawan juga mengakui bahwa memang untuk HP Rt sudah dianggarkan di APBD awal 2021. Rencana ini, kata dia, sudah menjadi skala prioritas pemerintahan Lutfi-Feri tahun 2021 dan menjadi salah satu program yang tidak bergeser dalam refocusing anggaran.
Kata Iwan, untuk Kecamatan Asakota sudah ditetapkan sebanyak 244 unit, Rasanae Barat 190, Mpunda 238, Raba 282, Rasanae Timur 200 total anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp1,154 milyar.
Disinggung soal spek, Iwan enggan mengomentarinya karena bulan ranahnya. "Kita tidak berbicara spek karena tergantung sungguh berapa sih ketersediaan anggaran yang disiapkan pemerintah dimana untuk HP Rt ini yang dianggarkan itu Rp2 juta per unit, tapi bukan berarti itu harga yang harus dibayarkan karena tentu saja akan mengalami pemotongan pemotongan misalnya untuk pajak," jelasnya.
Secara detail mengenai Spek ini ia menyarankan wartawan untuk bertanya ke Bagian LPBJ saja. "Silahkan ke Bagian LPBJ, mereka yang lebih memahaminya.
Tetapi yang jelas, masing masing kelurahan punya hak untuk melakukan pengadaan android ini karena secara aturan itu jelas anggaran di atas Rp200 juta itu ditender, kalau dibawahnya PL. Dan rata rata setiap kelurahan untuk program HP ini tidak ada yang sampai ratusan juta," pungkas Iwan. (GA. 212*)
