Mataram, Garda Asakota.-
Beberapa tahun terakhir
ini, Masyarakat Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, sangat
mendambakan hadirnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi yang representatif
yang berada disalah satu Kabupaten ditiga daerah tersebut sebagai tempat
rujukan dalam mendapatkan aspek pelayanan kesehatan dan pengobatan lebih
lanjut.
Paling tidak dengan
hadirnya RSUD yang representatif dan memiliki sarana dan prasarana yang layak
sebagai RSUD Rujukan, masyarakat di tiga daerah ini tidak lagi mengeluarkan
cost atau biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkan perawatan atau pelayanan
kesehatan. Begitupun ketika RSUD Rujukan ini ada di salah satu Kabupaten ditiga
daerah tersebut, maka mereka bisa mendapatkan aspek pelayanan dan perawatan
kesehatan yang cepat dibandingkan sebelumnya.
Salah seorang Anggota
DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan
Kota Bima, Syrajuddin, SH., kepada wartawan menegaskan dirinya bersama dengan
para wakil rakyat DPRD NTB yang berasal dari Dapil yang sama saat sekarang ini
tengah berupaya mendorong dan berjuang agar RSUD Sondosia Kabupaten Bima dapat
ditingkatkan statusnya sebagai RSUD Rujukan bagi masyarakat yang ada di tiga
daerah tersebut untuk medapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan lebih lanjut
sehingga masyarakat di tiga daerah tersebut tidak lagi harus bersusah payah
membawa rujukan ke RSUD Provinsi NTB yang berada di Kota Mataram yang nota bene
jauh dari tempat tinggal mereka dan tidak lagi mengeluarkan cost atau biaya
yang cukup besar.
“Saat reses yang
dilakukan beberapa waktu lalu, kami (Sebelas orang Wakil Rakyat DPRD NTB dari
Dapil VI, red.) telah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Bupati Bima dan
Sekda Kabupaten Bima serta Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, agar dapat melakukan
perencanaan penyiapan DED anggaran peningkatan status dan layanan RSUD Sondosia
menjadi RSUD Rujukan dari APBD II Kabupaten Bima bersama dengan APBD I Provinsi
NTB,” kata pria yang juga Ketua Komisi I DPRD NTB ini kepada wartawan, Rabu 14
Oktober 2020.
Dikatakannya, sebelas
orang Duta Rakyat Dapil VI di DPRD NTB, telah sama-sama bersepakat untuk
berjuang mendapatkan alokasi anggaran dari APBD I terkait dengan rencana ini
dengan estimasi anggaran sebesar Rp100 Milyar dengan menggunakan sistem multi
years yang nantinya akan dipergunakan untuk peningkatan status layanan RSUD
Sondosia menjadi RSUD Rujukan.
“Anggaran itu akan
diarahkan penggunaannya untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan dan
penyediaan alat-alat kesehatan serta peningkatan profesionalitas tenaga
medisnya. Dan terkait dengan hal ini, kami juga beberapa hari lalu telah
melakukan konsultasi dengan bapak Gubernur NTB agar pihak Pemprov NTB dapat
mengalokasikan anggaran terkait dengan hal ini pada tahun anggaran 2021,” tegas
pria yang merupakan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara itu, Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Bima, M Aminurlah, SE., menyambut gembira rencana sebelas
anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI ini yang ingin memperjuangkan anggaran
untuk peningkatan status dan layanan RSUD Sondosia menjadi RSUD Rujukan.
“Kami sangat gembira
mengetahui adanya rencana dan komitmen sebelas anggota DPRD NTB untuk
memperjuangkan anggaran peningkatan status layanan dan fasilitas di RSUD
Sondosia menjadi RSUD Rujukan,” kata pria yang juga Ketua PAN Kabupaten Bima
ini, Kamis 15 Oktober 2020.
Apalagi menurutnya,
selama beberapa tahun, Kabupaten Bima selama ini tidak pernah mendapatkan
bantuan keuangan dari APBD I. “Padahal sebagaimana amanat Mendagri, Pemda
Kabupaten dan Kota itu berhak mendapatkan bantuan keuangan baik yang berbentuk
umum maupun yang berbentuk khusus dari APBD I,” pungkasnya. (GA. Im*).
