 |
| Oleh: Ashri Rahmatia |
Gerakan separatisme atau pemisahan diri Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Jika mengulik Sejarah, keberadaan Papua telah diperdebatkan oleh beberapa tokoh seperti Soekarno, Muh. Yamin, Moh. Hatta dan tokoh-tokoh kebangsaan lainnya sejak era pasca kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah Indonesia menginginkan Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia sementara pada masa itu wilayah Papua masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda. Hal tersebut mendorong perwakilan pemerintah Indonesia membawa permasalahan ini dalam perundingan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang kemudian menghasilkan keputusan New York Agreement (1962) dimana Papua diambil alih oleh PBB dan kemudian diserahkan kepada Indonesia. Dan kemudian di sah kan melalui Dekrit Presiden Nomor 8 dan 11 tahun 1963.
Disamping permasalahan historis ini, terdapat hal-hal laing yang memicu gerakan separatis dari Papua. Seperti adanya ketertinggalan dalam segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, saya rasa dapat kita lihat bersama, bagaimana keadaan ekonomi dan pembangunan di wilayah Papua yang masih tertinggal serta ketersediaan akses dari wilayah-wilayah terpencil menuju pusat daerah yang cukup sulit jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, juga rentannya terjadi diskriminasi oleh masyarakat wilayah lain terhadap masyarakat Papua, seperti kejadian diskriminatif dan rasis terhadap mahasiswa yang berasal dari Papua di Surabaya pada bulan Agustus tahun lalu.
Serta adanya aksi militer sebagai bentuk pertahanan terhadap kelompok gerakan separatis masyarakat Papua berupa demonstrasi massa, pengibaran bendera, aksi pengrusakan, hingga pelanggaran lintas batas negara yang merenggut korban dan kemudian kasusnya tidak pernah terselesaikan sehingga berkenaan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak lupa pula adanya propaganda atau intervensi dari pihak asing juga ikut menjadi indikator terus berlangsungnya gerakan separatis hingga saat ini.
Hal-hal tersebut setidaknya menjadi pendorong bagi masyarakat Papua khususnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masyarakat pro-Papua merdeka lainnya untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk Negara sendiri. Campur tangan dari pihak-pihak asing juga tidak terhindar dari keinginan untuk menguasai tanah Papua, dapat kita lihat bagaimana potensi dan kekayaan sumber daya alam dari wilayah Papua yang sangat melimpah sehingga menimbulkan ketertarikan tersediri terhadapnya.
Beragam upaya dilakukan oleh anggota-anggota dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melepaskan diri dari Indonesia, salah satunya adalah upaya Internasionalisasi yang telah dilakukan sejak tahun 1962 dalam rangka untuk meminta bantuan, dukungan, dan rasa simpati dari masyarakat internasional yang kemudian dapat memudahkan mereka untuk merdeka. Gagasan Internasionalisasi ini merupakan salah satu hasil rekomendasi pada saat Kongres Rakyat Papua II yang kemudian dilakukan secara bilateral antarnegara maupun forum internasional, berupa pembentukan tim untuk meminta bantuan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) yang dalam kaitannya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) berperan untuk menjaga kamanan dan ketertiban dunia, dalam hal ini adalah Papua hingga mereka berhasil membentuk pemerintahan yang tetap.
Berkembangnya teknologi dan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita juga merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Melalui media-media internet ini kelompok separatis akan lebih mudah untuk menyebarkan kampanye kemerdekaan Papua dan mencari dukungan dari berbagai pihak terutama pihak asing, yang kemudian memunculkan beberapa dukungan internasional seperti International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan lain sebagainya.
Dalam hal ini pemerintah tidak dapat memanfaatkan kekuatan militernya saja, tetapi juga harus menggunakan strategi soft power dan diplomasi terhadap masyarakat Internasional. Namun hingga saat ini strategi tersebut belum dimaksimalkan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Melihat berbagai macam bentuk ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia sepatutnya membuat Pemerintah melakukan pembenahan dan pendekatan terhadap wilayah Papua harus lebih dievaluasi lagi secara mendalam baik itu dalam hal sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Contohnya pendekatan dalam bidang pendidikan, dengan membangun sekolah-sekolah serta menanamkan rasa dan semangat nasionalisme sejak dini pada anak-anak di wilayah Papua mungkin dapat melahirkan generasi penerus yang memiliki kesadaran untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga operasi-operasi intelijen dalam penanggulangan separatisme dan lain sebagainya.
Gerakan separatisme Papua ini merupakan isu yang dapat meledak suatu waktu dan bisa saja terlupakan karena banyaknya permasalahan dan pemberitaan baru, akan tetapi dampak yang ditimbulkan terhadap pertahanan dan kedulatan negara sangat besar oleh karena itu pemerintah sepatutnya bisa bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara perlahan dengan melalui pendekatan-pendekatan seperti yang telah saya paparkan di atas, bisa juga melalui cara-cara lain yang sekiranya ampuh untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pendekatan-pendekatan tersebut sepatutnya mencermikan pemerataan dan pembangunan terhadap wilayah Papua agar terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.*Penulis, Mahasiswa Hubungan Internasional UNRAM.
