Kunker ke TVRI NTB, HBK Janji Tuntaskan Konflik Internal TVRI Pusat

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK), melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun NTB, Rabu, 4 Maret 2020.

Mataram, Garda Asakota.-

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK), melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun NTB, Rabu, 4 Maret 2020.

Dalam kunjungan kerja itu, HBK hadir didampingi sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Gerindra, seperti Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi, anggota DPRD NTB, Naufal Farinduan, Sudirsah Sujanto, Lalu Wirajaya dan Lalu Sudiartawan.

HBK, mengatakan kunjungan kerjanya ke TVRI NTB karena TVRI adalah bagian dari mitra kerjanya di Komisi I DPR RI.

"Hari ini adalah masa reses kedua saya. Komisi I DPR RI memiliki mitra kerja antara lain Kemenhan, Kemenlu, Kemkominfo, TNI, BIN, LPP RRI/TVRI. Jadi, TVRI dan RRI adalah salah satu mitra kerja kami," kata HBK.

HBK juga mengungkapkan bahwa salah satu tujuannya berkunjung ke TVRI NTB, selain untuk mendengarkan aspirasi dari karyawan juga untuk memastikan bahwa TVRI NTB tetap beroperasi secara normal dan tidak terkena imbas dari konflik internal di tubuh TVRI Pusat.

"DPR RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Fungsi kami di bidang pengawasan, khusus untuk TVRI, kita sudah paham bahwa di TVRI Pusat sedang terjadi konflik internal antara Dewas (Dewan Pengawas) dan Direksi TVRI yang sampai sekarang ini masih berproses dimana antara Direksi dan Dewas masih saling klaim sebagai pihak yang paling benar," ujarnya.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini meyakini bahwa Komisi I DPR RI akan dapat membantu menyelesaikan polemik di tubuh televisi plat merah tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu, saya bersama pimpinan Komisi I DPR RI lainnya, telah menerima laporan BPK tentang audit kinerja TVRI. In syaa Allah pada masa sidang ketiga nanti, akan segera kami bahas bagaimana rekomendasi Komisi I DPR RI dalam menghadapi konflik internal di TVRI Pusat tersebut," ungkapnya.

"Tapi beberapa rekomendasi Komisi 1 DPR RI sudah berjalan, dan kunjungan saya di TVRI NTB ini juga untuk meyakinkan kami semua di Komisi 1, bahwa konflik internal di TVRI Pusat tidak mengganggu tugas dan pekerjaan di TVRI NTB. Kami akan secepatnya menuntaskan konflik internal di TVRI Pusat, supaya gonjang-ganjing ini segera berakhir," katanya.

HBK juga mengungkapkan bahwa Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Kedatangannya ke LPP TVRI Stasiun NTB sebagai bagian dari Panja RUU Penyiaran dalam rangka memperkaya data dan referensi untuk membuat produk legislatif tersebut.

"Saya berharap kehadiran saya di Komisi I DPR RI bisa meningkatkan sumber daya apa yang ada di Dapil yang saya wakili. Saya percaya apa yang dilakukan TVRI NTB sudah maksimal walaupun di banyak sisi masih banyak kendala-kendala yang harus segera diatasi. Kami akan selalu berikan dorongan kuat untuk kebesaran TVRI NTB kedepan,"ujarnya.

HBK juga meminta TVRI NTB untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi penularan COVID-19 atau yang dikenal dengan virus Corona.

"Saya berharap TVRI stasiun NTB bisa membawa manfaat, pencerahan serta faedah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam menghadapi masalah yang telah menggemparkan (coronavirus) ini. Kita mengerti dunia dipanikan dengan penyebaran wabah Corona, saran kami bagaimana TVRI NTB sekarang ini mampu mengemas acara yang dapat memberikan ketenangan dan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak panik dan bisa bersama-sama mengatasi virus Corona yang sekarang menghantam kondisi dunia," katanya.

Terakhir, HBK bersama rombongan dipersilahkan untuk melihat secara langsung setiap peralatan dan perlengkapan yang dimiliki TVRI NTB di ruangannya masing-masing.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTB, Didik Weryanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa TVRI NTB kini telah berusia 13 tahun, dan telah memiliki 59 karyawan. 14 karyawan disebutnya sebagai karyawan PBPNS (pegawai bukan pegawai negeri sipil), dan sisanya 24 karyawan adalah PNS.

"TVRI NTB di 2019 yang lalu telah menjadi salah satu stasiun pengumpul siaran terbanyak atau juara," katanya.

Dia juga menyampaikan, bahwa TVRI NTB telah memiliki sembilan stasiun satuan transmisi, tiga di P. Sumbawa dan enam di P. Lombok.

TVRI NTB saat ini tengah melakukan digitalisasi dengan menambah kualitas siaran.

"Seganteng dan Bima akan kami digitalisasikan,"  ujarnya.

Kendati demikian, Didik memahami kondisi beberapa pemancar TVRI yang masih membutuhkan pembenahan.

"Kondisi pemancar kami belum semuanya mampu mengcover wilayah NTB ini karena kondisi pemancar kami yang sudah tua," ujarnya.

"Kami ada aplikasi sendiri di PlayStore, dan bisa didownload memilih dari 29 stasiun TVRI yang ada di Indonesia. Kami juga merambah ke media sosial sekarang, dan mengikuti gaya anak milenial dalam menonton televisi", pungkasnya. (GA. Im*).