Kota Bima, Garda Asakota.-
Polemik tentang hasil seleksi calon Imam Besar masjid Baitul Hamid Penaraga Kota Bima rupanya masih berlanjut. Bahkan diduga enam calon Imam Besar masjid Baitul Hamid Penaraga yang diajukan oleh BKM Masjid tanpa melalui proses musyawarah mufakat dengan komponen masyarakat, melainkan diajukan secara sepihak oleh segelintir orang saja tanpa melihat parameter dan rekam jejak para calon sehingga pada akhirnya menimbulkan polemik berkepanjangan.
"Seperti yang terjadi saat ini yakni adanya penolakan terhadap keterpilihan seorang calon yang diajukan oleh BKM meskipun telah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel Imam besar Masjid Baitul Hamid Penaraga," ungkap salah satu perwakilan jamaah Masjid Baitul Hamid Penaraga, H. Muhammad, di Kantor Yayasan Islam Bima pada sejumlah wartawan, Kamis pagi (23/01).
H. Muhamad bersama sejumlah warga lainnya, yang baru saja bertemu dengan pengurus Yayasan Islam Bima terkait dengan petisi penolakan terhadap calon Imam Besar atau Lebe Na e hasil seleksi Pansel Masjid Imam besar Masjid Baitul Hamid, mengaku kedatangan pihaknya adalah meminta kepada Yayasan Islam untuk menunda pelantikan calon Imam Besar hasil seleksi sampai suasana benar-benar kondusif.
"Karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Camat Raba semalam di hadapan para Jamaah Masjid bahwa yang bersangkutan akan dilantik dan kami tegas menolak hal itu," tegasnya.
Dia mengaku, sebanyak 225 tanda tangan telah dibubuhkan di atas kertas penolakan, yang tentu saja menjadi atensi khusus Pansel dan Yayasan Islam untuk menundanya. Dan untuk menunjukan keseriusan penolakan pihaknya sengaja mendatangi kantor Yayasan Islam Bima untuk meminta hasil seleksi dibatalkan dan segera menggelar seleksi ulang pemilihan calon Imam Besar Masjid Baitul Hamid Penaraga secara Transparan.
"Kami inginkan seorang Imam Mesjid yang memiliki kualitas yang baik dan paham di bidang Agama," pintanya.
Ia menambahkan bahwa hasil pertemuan pada hari ini pun belum menghasilkan sebuah kesimpulan yang jelas karena pihak yayasan masih menyarankan pihaknya agar persoalan ini di fasilatasi oleh Camat untuk menyelesaikannya.
Sementara itu Ketua Yayasan Islam Bima, Muhammad AR, BA, menjelaskan bahwa polemik yang terjadi akan diserahkan kembali kepada Camat Raba untuk memfasilitasinya dengan jamaah dan masyarakat. "Karena jujur saja ini buah simalakama buat kami, dipatuhi sesuai hasil Pansel kisruh, nggak di patuhipun juga kisruh," katanya.
Sebenarnya, kata dia, kondisi ini harus dipahami oleh semua pihak bahwa pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur dan tidak ada kesalahan, apalagi penyimpangan yang dilakukan. "Inikan hanya persoalan penilaian orang saja tapi sangat disayangkan kenapa setelah proses seleksi berakhir baru muncul?," sarannya.
"Harapan kita sih, ya tetap dikukuhkan selama beberapa waktu sembari melihat celah pelanggaran dan kesahalan yang di lakukan oleh yang bersangkutan. Kalau ada, ya silahkan masyarakat membuat petisi penolakan itu kami tidak bisa melarangnya. Makanya kami minta pak camat untuk memfasilitasinya lagi," imbuhnya.
Terpisah Camat Raba, Sirajuddin, S. Sos, justru menyatakan bahwa sebenarnya polemik yang terjadi itu adalah kewenangan Yayasan karena pihaknya hanya mengawal kebijakan Yayasan saja
"Jikalaupun setelah informasi itu telah kami sampaikan, namun warga masyarakat masih melakukan penolakan yah itu hak masyarakat kami tidak bisa mengintervensinya. Kalau masyarakat menginginkan seperti itu dan direspon oleh Yayasan Islam saya rasa itu juga tidak mengapa," pungkasnya. (GA. 003*)
