Jargon perubahan yang diusung oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bima terpil HM. Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH, pada saat kampanye beberapa waktu lalu sepertinya bukanlah sebuah retorika semata melainkan jargon yang benar-benar dapat diwujudkan dan direalisasikan secara nyata dalam Kepemimpinan mereka berdua mulai dari kepedulian terhadap penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahiddin Bima, kenaikan insentif RT RW, kenaikan Guru Ngaji, Imam, Marbot dan Bilal, BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai wujud nyata dari jargon Perubahan demi terwujudnya masyarakat sejahterah.
Tidak hanya itu Potret Perubahan yang digaungkan oleh Pemerintahan Baru Kota Bima masa bhakti 2018/2023, juga adalah bagaimana kepedulian terhadap peningkatan mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat melalui rencana mengirimkan putra daerah untuk mendalami ilmu kedokteran spesialis tiap tahunnya sehingga Kota Bima tidak lagi kekurangan dokter spesialis, kemudian rencana di tahun ini mendatangkan Alkes yang memadai untuk Rumah Sakit (RS) Tipe D agar benar-benar menjadi sebuah tempat yang representatif dalam membantu mangatasi persoalan kesehatan warganya. "Kemudian selain memperhatikan aspek SDM Kesehatan yang handal dan Alkes yang memadai rupanya pemerintahan Lutfi-Feri juga berencana memperluas area RSUD Kota Bima dengan membebaskan lahan sekitar 12 are yang berada tepat di samping RS atau Tanah depan SDLBN Kota Bima.
Informasi adanya rencana bahwa Pemerintahan baru Kota Bima akan membebaskan lahan tanah eks Garasi PO. Jawabaru tersebut diceritakan oleh Sekertaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Ahmad, S.Sos, di ruang kerjanya Jumat pagi (18/01). "Hal tersebut sudah secara langsung telah kami sampaikan kepada bapak Walikota dan Alhamdulillah respon beliau menurut kami sangat positif kendati belum ada jawaban pasti kapan akan direalisasikan, beliau hanya tersenyum lebar dan berujar, jika untuk peningkatan pelayanan Kesehatan pada masyarakat maka tetap akan di perjuangkan karena harga yang di tawarkan pun sesuai isu yang beredar adalah milyaran tentunya butuh proses yang lama," kutipnya.
Ahmad melanjutkan bahwa seandainya lahan tersebut benar-benar dapat dibebaskan oleh Pemerintah maka akan banyak terbangun sarana prasarana penunjang Rumah Sakit umum Daerah Kota Bima nantinya mulai dari persoalan areal parkir teratasi dan berdampak baik pada parkiran Mobil Ambulance yang setiap saat selalu standby melewati jalur parkir saat ini kemudian juga bisa di bangun banyak sekali ruang ruang tambahan yang sangat vital fungsinya.
Sementara itu, Pemilik obyek tanah, Helmi, kepada wartawan mengaku rencana aset tanahnya mau dijual itu bukanlah sebuah isu belaka tetapi benar adanya, bahkan sudah beberapa tahun informasinya di sebar tetapi belum ada yang berminat hingga hari ini. "Sudah lama kok informasi obyek tanah kami ini mau di jual tetapi belum ada peminatnya dan Alhamdulillah jika benar ada rencana Pemkot Bima ingin membebaskannya apalagi kabarnya untuk di jadikan area perluasan RSUD Kota Bima," ungkapnya.
Disinggung berapa sebenarnya harga jual yang di tawarkan kepada peminat, Helmi menggambarkan bahwa obyek tanah ini letaknya cukup strategis dengan luas sekitar 17 are. "Dan mengenai harga penawaran tertinggi kami lempar ke publik dengan harga Rp5 milyar," pungkasnya. (GA. 212*)
