Mataram, Garda Asakota.-
Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi NTB versi Daryatmo dan Syarifuddin Sudding yang diback up penuh oleh Jendral Wiranto, Mudahan Hazdie, mengeluarkan SK Nomor SKEP/003/DPD-Hanura/II/2018 tentang pemberhentian Ahmad Dahlan sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima. “Dan mengangkat saudara A Jalil SE sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Bima masa bhakti 2016-2021`,” demikian petikan SK yang diterbitkan oleh Mudahan Hazdie tertanggal 08 Februari 2018.
Dengan keluarnya SK Pemberhentian tersebut, menurut Mudahan, maka SK DPP Partai Hanura Nomor SKEP/170/DPP-HANURA/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang susunan kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bima masa bhakti 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Menerima mandat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima menggantikan rekannya Ahmad Dahlan yang diduga telah merapat ke kubu OSO, A Jalil SE, mengaku pilihannya untuk tetap bersama dengan kepemimpinan Mudahan Hazdie di Hanura NTB karena dirinya menilai selama ini Mudahan Hazdie mampu menegakan amanah partai Hanura sehingga Hanura di NTB mendapatkan marwah dan kebesarannya.
“Selain itu, bapak Mudahan ini adalah salah seorang pendiri Partai Hanura di NTB. Sehingga kewajiban kami untuk tetap bersama dengan beliau dalam memperjuangkan visi dan misi Hanura di NTB,” tegas A Jalil kepada wartawan media ini Senin 12 Februari 2018.
Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, telah mengeluarkan SK Pengakuan terhadap kepengurusan Osman Sapta dan saat ini kubu Daryatmo dan Syarifuddin Sudding telah melakukan upaya hukum terhadap SK Pengakuan Kepengurusan Osman Sapta oleh Menkumham tersebut ke PTUN.
“Kami sangat yakin kubu Daryatmo akan memenangkan gugatan PTUN tersebut. Sehingga tidak ada keraguan bagi kami untuk tetap bersama dengan kubu Daryatmo ini,” tegasnya.
Paska menerima SK Penetapan dirinya sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Bima kubu Daryatmo-Syarifuddin Sudding, A Jalil, mengatakan akan melakukan upaya sosialisasi dan konsolidasi kepada seluruh kader Hanura di Kabupaten Bima baik pada tingkat DPC maupun pada tingkat PAC Hanura se-Kabupaten Bima.
“Termasuk melakukan sosialisasi kepada pihak Pemkab Bima, DPRD Kabupaten Bima. Kepolisian, KPU, Panwaslu. Dalam surat yang kam layangkan itu menginformasikan kondisi Partai Hanura yang sedang berada dalam keadaan kisruh sehingga kami berharap agar tidak ada satu surat pun yang boleh ditanggapi oleh Pemerintah sebelum keluar hasil final dari keputusan PTUN terkait dengan kekisruhan ini,” pungkasnya. (GA. 211*).
