Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Ra’uf Wahab, ST.
Mataram, Garda Asakota.-
Beberapa hari lagi, umat Islam di segala penjuru dunia akan
melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan lamanya.
Hanya saja, saat sekarang ini melonjaknya harga beras dan
sejumlah bahan pokok lainnya menjadi salah satu problem yang harus segera ditangani
atau diatasi oleh pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Ra’uf Wahab, ST., menegaskan
dalam waktu dekat Komisi II DPRD NTB akan segera memanggil beberapa Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan,
Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog untuk segera melakukan pembahasan serius
terkait dengan langkah dan upaya dalam menangani melonjaknya harga beras dan
sejumlah bahan pokok lainnya.
“Paling tidak kami akan lakukan pengecekan terhadap kesanggupan
dan ketersediaan beras dan sejumlah bahan pokok lainnya. Insha Alloh, dalam
minggu ini atau sebelum puasa,” kata anggota dewan yang kembali terpilih dari
Dapil VI ini, Rabu 06 Maret 2024.
Dalam mengatasi melonjaknya harga beras yang saat sekarang sudah
mencapai harga Rp20 ribu perkilo serta lonjakan harga bahan pokok lainnya,
pihaknya menyarankan agar pemerintah dapat terus melakukan operasi pasar atau
pasar murah yang dilakukan secara rutin.
“Harus terus digencarkan operasi pasar di masyarakat dengan
harga murah. Bahkan di Bima, saya lihat hampir semua kecamatan juga intens
melakukan hal itu secara rutin. Itu aja yang bisa dilakukan untuk mengendalikan
inflasi,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Menurutnya, operasi pasar yang dilakukan secara rutin dengan
penambahan areal operasi pasar dengan harga yang murah dapat mengurangi beban yang
dirasakan oleh masyarakat akibat melonjaknya harga-harga bahan pokok.
“Kenaikan harga beras ini cukup tinggi bisa dibilang naik 100
persen. Ditambah lagi harga bahan pokok lain seperti telur juga ikutan naik
sementara pendapatan masyarakat tidak ikut bertambah. Hal ini tentu sangat
menyulitkan masyarakat,” kata Rauf.
Dengan pelaksanaan operasi pasar, menurutnya, selisih kenaikan
harga itu nantinya akan ditanggung oleh pemerintah.
“Dan anggaran untuk itu ada setiap tahunnya. Hanya masalahnya
pada soal cukup atau tidaknya saja. Apalagi APBD ini baru diawal pelaksanaan,
mestinya mencukupi lah,” ujar Rauf.
Intensitas pelaksanaan operasi pasar jelang dan saat bulan puasa,
kata Rauf, tentu saja dapat berimbas pada terkendalinya stok bahan pangan pada
bulan puasa.
“Iya harusnya aman. Apalagi inikan baru awal APBD, jadi kalau alokasi anggarannya dipergunakan untuk pengamanan dan pengendalian stok bahan pangan pada bulan puasa dan ramadhan harusnya aman dan mencukupi,” timpalnya. (GA. Im*)
