Studi Komparasi Komisi III DPRD NTB soal Ranperda Pajak dan Retribusi ke DPRD Kalsel pada 04 Desember 2023.
Mataram, Garda Asakota.-
Pengayaan terhadap materi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah terus dilakukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Untuk memperkaya khasanah pembahasan draft Ranperda tersebut, Komisi
III DPRD NTB melakukan studi komparasi ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Komisi III DPRD NTB dipimpin Mahalli Fikri mengungkapkan,
kedatangan pihaknya ke DPRD Kalsel terkait Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah. Karena Kalsel sudah menyelesaikan
Raperda tersebut.
“Surat terakhir dari Kemendagri paling lambat 10 Desember 2023
harus diserahkan kembali. Sebab akan diberlakukan per 5 Januari 2024,” katanya
Senin usai rapat Senin, 4 Desember 2023.
Untuk itu pihaknya mencari informasi dan melakukan pendalaman
materi demi sempurnanya Ranperda yang tengah disusun termasuk ke daerah yang
sudah menyelesaikan Ranperda tersebut.
“Kedatangan kami berfokus pada Raperda Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,” ucapnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo berterima
kasih atas kunjungan terebut, terlebih menjadi tujuan dari studi komparasi
berkenaan dengan Raperda ini.
“Untuk Perda tersebut, Kalsel sendiri tinggal menunggu hasil
evaluasi dari Kemenkeu dan Kemendagri,” katanya.
DPRD Kalsel juga memberikan informasi yang diperlukan sebagai mana
dalam membatu menuntaskan Ranperda yang dilakukan oleh DPRD NTB.
“Kita sampaikan sejumlah poin yang menjadi masukan dan dipelajari,” pungkasnya. (**)
