 |
| Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan. |
Mataram, Garda Asakota.-
Keterlambatan pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran
(TA) 2024 menjadi perbincangan hangat di DPRD NTB.
Beragam asumsi mengemuka, mulai dari adanya dugaan unsur
kesengajaan untuk memanfaatkan waktu yang singkat untuk menghindari tahapan
pembahasan yang mendalam sehingga berdampak pada aspek kualitas serta adanya
asumsi lainnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Nauvar Furqoni Farinduan, menegaskan DPRD telah bersurat
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar TAPD segera memasukan
Rancangan KUA PPAS mengingat batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pembahasan
sampai dengan 30 November 2023.
“Berdasarkan komunikasi Pimpinan Dewan dengan TAPD.
Hambatannya masih bersifat teknis dan regulatif. Jadi kita kesampingkan dulu
adanya pretensi atau dugaan adanya kesengajaan tersebut dan kita harapkan Rancangan
KUA PPAS itu bisa segera masuk paling lambat hari Rabu atau Kamis 09 November
2023,” kata pria yang akrab disapa Farin ini kepada wartawan, Senin 06 November
2023.
“Jika tidak ada perbedaan cara pandang yang berbeda jauh antara
Legislatif dan Eksekutif, maka proses pembahasan bisa cepat dengan
kualitas yang baik,” timpal Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra
ini.
Ada beberapa poin yang diharapkannya dapat terwujud dalam Rancangan
KUA PPAS RAPBD 2024 ini yakni memastikan segala tanggungjawab penyelesaian
beban kepada pihak ketiga itu dapat segera diselesaikan. Secara akumulatif
jumlah beban kepada pihak ketiga yang masih harus diselesaikan itu sebesar Rp240
Milyar lebih.
“Yang kedua memastikan kewajiban atau belanja wajib bisa terpenuhi. Dan yang ketiga memastikan proyeksi pendapatan berada dalam rentang yang proporsional termasuk kinerja pendapatan dapat dipastikan diteliti dengan cermat agar capaian pendapatan dengan proyeksinya ini bisa pas,” tandasnya. (GA. Im*)
