Gubernur NTB Jelaskan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan

 

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, saat menerima penjelasan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2023 dari Gubernur saat rapat paripurna dewan yang digelar Senin malam, 11 September 2023.



Mataram, Garda Asakota.-

 


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin malam, 11 September 2023, menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, terkait Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD 2023.

 


Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, serta anggota DPRD NTB, juga dihadiri langsung oleh Gubernur NTB.

 


Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2023, yang merupakan dasar penyusunan Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2023.

 


“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keberhasilan kita bersama dalam mencapai kesepakatan tersebut. Semoga kerja keras kita selama ini, berbuah tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan yang ada di NTB saat ini,” kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, mengawali penjelasannya.

 


Kondisi-kondisi dinamis yang terjadi akhir-akhir ini, menurutnya, tidak menyurutkan langkah pihaknya untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan serta melanjutkan pembangunan.

 


“Pemerintah NTB terus melakukan upaya-upaya yang optimal, demi mengatasi segala permasalahan fiskal yang timbul akibat tekanan inflasi, permasalahan dalam bidang lainnya seperti stunting di bidang kesehatan, konflik-konflik horizontal di bidang sosial dan keamanan, serta antisipasi terhadap bencana kekeringan terus diupayakan solusi dan dimaksimalkan penanganannya,” tegas pria yang akrab disapa Bang Zul ini.

 


Pembangunan yang dilakukan saat ini, lanjutnya, tidak hanya berupa pembangunan fisik, namun juga pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih maju, pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal, serta mendorong industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah terhadap hasil alam di tanah bumi gora, sehingga diharapkan mampu menunjang kemakmuran para petani demi mewujudkan masyarakat NTB yang gemilang.

 


“Kita percaya dan yakin kerja keras dan ikhtiar kita selama ini akan membawakan hasil berupa perubahan yang menyeluruh bagi peningkatan kesejahtaeraan rakyat di NTB,” ucapnya.

 


Menindaklanjuti nota kesepakatan terhadap KUPA dan PPAS-P, Bang Zul mengatakan bahwa segenap jajaran pemerintah telah melakukan kerja-kerja untuk meramu dan menyusun postur Raperda tentang APBD yang merupakan arah kebijakan fiskal dalam melangsungkan pemerintahan di NTB.

 


“Kami terus berkomitmen bahwa segala kebijakan yang tertuang dalam Raperda APBD ini, kemudian nantinya akan benar-benar membawa keberpihakan dan kemaslahatan bagi segenap warga NTB,” ujarnya.

 


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan postur raperda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2023.

 


Adapun postur yang dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

 

Pendapatan Daerah


Perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 6,12 triliun rupiah lebih, terjadi kenaikan target sebesar 2,69 persen dibandingkan dengan apbd 2023 yang semula sebesar  5,96 triliun rupiah lebih.

 


Kenaikan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan BLUD sebesar 235 miliar rupiah lebih dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerjasama pemanfaatan BMD yakni sebesar 333 miliar rupiah lebih, serta penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT pada tahun 2022 yang tertuang dalam LHP BPK sebesar 232 miliar rupiah lebih,  dengan rincian meliputi, pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun.

 


“Penurunannya sebesar 0,10 persen atau 2,97 miliar rupiah lebih dari rencana awal sebesar 2,985 triliun rupiah lebih menjadi 2,982 triliun rupiah lebih,” jelas Gubernur.

 


Kedua, pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar 164 miliar rupiah lebih atau sebesar 5,51 persen yang semula pada apbd 2023 sebesar 2,97 triliun rupiah lebih menjadi 3,14 triliun rupiah lebih.

 


Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari 892 juta rupiah lebih menjadi hanya 10 juta rupiah lebih.

 

Belanja Daerah

 

Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 6,17 triliun rupiah lebih, bertambah 182 miliar rupiah lebih dari apbd 2023, yang semula sebesar 5,99 triliun rupiah lebih atau meningkat sebesar 3,05 persen.

 


Terjadi defisit sebesar 49,52 miliar rupiah lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan. Penurunan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023, merupakan akumulasi dari penambahan belanja badan layanan umum daerah (BLUD), sebesar 275 miliar rupiah lebih dan penambahan belanja, untuk Pemilukada sebesar 35 miliar rupiah serta pengurangan belanja untuk penyehatan APBD.

 


Pembiayaan Daerah

 

Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa silpa sebesar 62,52 miliar rupiah lebih, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar 13 miliar rupiah.

 


“Dalam perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 terdapat defisit anggaran sebesar 49 miliar rupiah lebih. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 49 miliar rupiah lebih,” tutupnya. (GA. Ese*)

Post a Comment

Previous Post Next Post