.jpg) |
| Suasana Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar Senin 15 Mei 2023. |
Mataram, Garda Asakota.-
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), secara umum, memberi apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi NTB atas terjaganya beberapa indikator makroekonomi di tengah kontraksi ekonomi global akibat pandemi covid-19 dan juga perang rusia-ukraina.
“Kita patut bersyukur ekonomi mampu bertumbuh baik walaupun sebagian indikator mengalami perlambatan,” ujar juru bicara Komisi III, Sambirang Ahmadi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Komisi III atas pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun Anggaran (TA) 2022 pada rapat paripurna DPRD NTB yang digelar Senin 15 Mei 2023.
Pertumbuhan ekonomi NTB, menurut Komisi III, mampu tumbuh melebihi pertumbuhan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi NTB tercatat 6,95 % dengan tambang dan tanpa tambang 3,42 %.
“Sementara tingkat nasional hanya tumbuh 5,31 %. Pengangguran juga mengalami penurunan dari 3,01% di tahun 2021 menurun menjadi 2,89 % di tahun 2022. Hanya saja penurunan kemiskinan mengalami perlambatan, terutama diakibatkan masih relatif tingginya inflasi di daerah yang salah satunya disebabkan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu,” ungkap Politisi PKS ini.
Kemiskinan mengalami peningkatan 10 % di tahun 2022, lanjutnya, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran nampaknya belum cukup untuk memperlambat laju kemiskinan.
“Dengan kata lain pendapatan sebagian masyarakat yang bekerja belum cukup untuk mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Diperlukan langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang berdampak luas bagi kehidupan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan laju kemiskinan,” timpalnya.
Komisi III juga memberi apresiasi atas peningkatan pendapatan asli daerah NTB tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya.
Walaupun menurut Komisi III perlu diupayakan peningkatan realisasi dari yang telah ditargetkan. pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.738.892.515.300,00 dan terealisasi Rp.2.291.268.772.920,35 atau 83,66 %.
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, PAD NTB adalah sebesar Rp 1.888.456.286.095,61 sehingga pada 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.402.812.486.824,74 atau 21,33 %.
Komisi III terus mendorong pemerintah provinsi untuk berupaya meningkatkan derajat kemandirian fiskal daerah dengan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap total APBD.
Pada tahun 2022 transfer pusat untuk APBD NTB adalah sebesar Rp. 2.978.480.323.175,00 mengalami penurunan lebih dari Rp. 435 miliar atau sebesar 12,76 % dibanding tahun 2021.
“Alhamdullilah, penurun transfer pusat dapat diimbangi dengan pendapatan asli daerah yang meningkat lebih dari Rp. 402 miliar. dengan demikian, dari Rp. 5.961.577.280.000,00 pendapatan dalam APBD NTB, kontribusi PAD adalah sebesar 43,22 %,” ujarnya.
Capaian ini, menurut Komisi III, tentu bukan hal mudah ditengah ketidakpastian ekonomi yang masih dihadapi masyarakat global, baik karena pandemi covid-19 maupun perang rusia-ukraina.
Atas dasar itu, Komisi III menganggap baik atas kinerja pembangunan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, DR H Zulkieflimansyah dan DR Hj Siti Rohmi Djalilah, yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif ditengah kondisi ekonomi nasional dan global yang tidaklah pasti akhir-akhir ini.
“Tentu kita sama-sama berharap kualitas dan kuantitas pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan di masa-masa mendatang,” harapnya.
Komisi III berpendapat pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, peningkatan realisasi investasi tentu dapat terwujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, serta upaya semua pihak untuk mewujudkan konduksifitas daerah sehingga nyaman bagi pelaku bisnis dan investasi.
“Kita berharap semua itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang. Beberapa pekerjaan rumah seperti investasi yang inklusif serta penurunan angka kemiskinan semoga dapat ditemukan formula-formula pembangunan terbaik ke depannya,” pungkas Komisi III.
Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar Senin kemarin mengagendakan penyampaian Laporan Komisi-komisi DPRD NTB atas pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur NTB TA 2022.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil, dan didampingi oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah serta dua Wakil Ketua DPRD NTB lainnya yakni H Muzihir dan Nauvar Furqony Farinduan.
Selain dihadiri oleh anggota DPRD NTB, juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah. (GA. Im*)
