 |
| Anggota Komisi III DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar. |
Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lembaga DPRD NTB disarankan dalam waktu secepatnya dapat segera melakukan langkah silaturrahim guna mempererat kembali hubungan antar keduanya yang saat sekarang ini dinilai agak sedikit memanas paska terjadinya perebutan kursi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Mungkin secara fisik sering dilihat mereka saling koordinasi antara satu dengan yag lain, akan tetapi 'hati'nya mereka ini tidak ketemu. Jadi momentum ramadhan ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Eksekutif dan Legislatif untuk secepatnya menggelar silaturahim guna membenahi kembali rasa-rasa yang kurang pas atau yang kurang enak antara kedua belah pihak paska perebutan kursi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beberapa waktu lalu," saran Anggota Komisi III DPRD NTB, Dr TGH Hazmi Hamzar, kepada wartawan media ini Selasa 05 April 2022.
Perebutan kursi Pimpinan AKD yang terjadi beberapa waktu lalu hingga ditinggalkannya dua (2) Fraksi Partai Penguasa oleh sejumlah Fraksi Partai lainnya di Dewan, menurut TGH Hazmi, membawa implikasi tersendiri terhadap hubungan antara lembaga Dewan dengan pihak Eksekutif.
"Ini juga berimplikasi pada pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) menyangkut soal pergeseran anggaran dan kewajiban pelunasan utang Pemprov sebesar Rp227 Milyar kepada pihak ketiga. Pembahasannya selalu tidak berhasil menemui titik temu dan selalu macet," ujar anggota Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di daerah baru bisa diselesaikan dengan baik apabila diantara kedua lembaga ini berada dalam kondisi satu hati dan tentunya harus diawali dengan silaturahim.
"Jadi bagaimana kita bisa membahas sesuatu kalau tidak diawali dengan silaturahim. Silaturahim itu akan membangun kebersamaan dan menghilangkan gengsi antara masing-masing lembaga. Jika masing-masing mempertahankan gengsi, yang jadi korban adalah masyarakat. Inilah pentingnya silaturahim antara kedua lembaga ini untuk menyatukan kembali atau merajut kembali rasa-rasa yang kurang nyaman diantara kedua lembaga selama ini," saran TGH Hazmi.
Pihaknya mengaku khawatir ketika antara kedua lembaga ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik pada saat sekarang ini, maka dikhawatirkannya akan menjadi masalah yang besar.
"Utang sebesar Rp227 Milyar itu, mau tidak mau harus segera diselesaikan, kita tidak boleh berutang kepada masyarakat. Dan ketika hal itu tidak mampu diselesaikan, maka apakah kedua lembaga ini mampu menjawab pertanyaan masyarakat ketika utang-utang ini tidak mampu diselesaikan. Saya yakin kita tidak akan mampu untuk menjawabnya," pungkasnya. (GA. Im*)
