 |
| Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., |
Mataram, Garda Asakota.-
Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, akan menggelar rapat bersama dengan delapan (8) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkait dengan rancangan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2021.
"Delapan OPD tersebut antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kehutanan. Agenda rapat bersama OPD ini diambil dengan terlebih dahulu kita menyepakati menstop rapat dengan TAPD. Meskipun saat sekarang ini, OPD-OPD ini juga menggelar rapat bersama dengan Komisi-komisi terkait akan tetapi hasil rapat tersebut akan didalami lagi oleh Banggar," jelas Wakil Ketua DPRD NTB Bidang Anggaran, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., kepada sejumlah wartawan, Selasa 24 Agustus 2021 di Kantor DPRD NTB.
Ditengah kondisi pandemi saat sekarang ini, menurutnya, postur APBD Perubahan 2021 masih berada dalam kondisi sulit. Selain disebabkan oleh berkurangnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, juga menurutnya disebabkan oleh berkurangnya Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dengan kondisi sulit ini, realisasi belanja daerah otomatis akan terganggu sementara beban belanja bertambah. Dengan adanya kondisi pandemi ini prioritas anggaran diarahkan untuk sektor kesehatan seperti mengatasi pandemi Covid19 serta untuk vaksin, sehingga belanja-belanja lainnya mengalami dampak pengurangan," ujar pria yang baru saja diamanahkan menjadi Ketua Asprov PSSI NTB ini.
Akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini, lanjutnya, realisasi PAD baru berada diatas angka 50 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian PAD diatas 50 persen itu semestinya tercapai pada setiap bulan Juni. Namun mencapai bulan Agustus ini, kata Mori, realisasi PAD kita masih berada diatas 50 persen.
"Pandemi Covid-19 ini melemahkan sektor perekonomian masyarakat sehingga berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat dan berdampak pada penurunan pendapatan pemerintah daerah khususnya pada sektor pajak," kata politisi senior Partai Gerindra ini.
Sementara Ketua Komisi III Bidang Anggaran DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, mengaku tetap mendorong OPD terkait untuk berusaha mewujudkan capaian pendapatan diatas 90 persen sampai dengan akhir tahun 2021 ini.
"Selain itu kita juga tetap berusaha untuk mempertahankan insentif dari Pemerintah Pusat berupa reward atas raihan WTP. Saat sekarang Pemprov NTB mendapatkan reward dari WTP itu sebesar Rp65 Milyar. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan PPKM menjadi longgar kembali sehingga aktivitas perekonomian masyarakat kembali bangkit, tentu dampaknya daya beli masyarakat kembali bangkit dan pada akhirnya akan meningkatkan kembali pendapatan kita hingga akhir tahun dan bisa mencapai diatas 90 persen," pungkas duta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (GA. Im*)
