Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Angka Kemiskinan di NTB Meningkat, Made Slamet: Pemerintah Semestinya Perkuat UMKM

 

Mataram, Garda Asakota.-

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 adalah sebesar 746,04 ribu orang atau sekitar 14,23 %. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan data penduduk miskin NTB pada Maret 2020 yang berkisar pada angka 713,89 ribu orang atau sekitar 13,97 %. Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2020 hingga September 2020 yaitu sebesar 0,26 %.

Anggota DPRD NTB dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (F-BPNR), Made Slamet, berpendapat bahwa meningkatnya angka kemiskinan di NTB selain diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19, juga lebih disebabkan karena dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak memperkuat sektor-sektor UMKM.

“Untuk sektor UMKM ini, pemerintah kurang sekali memberikan perhatiannya. Semestinya dalam kondisi seperti ini, yang paling ajeg dalam menghadapai kondisi seperti ini adalah sektor UMKM jika dibandingkan dengan sektor industri besar yang rentan menghadapi kondisi pandemi. Namun karena kurangnya perhatian pemerintah, sektor ini juga ikut tergerus,” kata pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini kepada sejumlah wartawan, Rabu 17 Februari 2021.

Berdasarkan pengalaman krisis yang dialami daerah ini, sektor yang paling bertahan menghadapi krisis itu adalah sektor UMKM, namun menurutnya konsistensi perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM ini sangat lemah.

“Program industrialisasi yang diharapkan dapat menekan laju kemiskinan juga gagal diterapkan. Salah satu penyebabnya dikarenakan aspek perencanaannya yang tidak matang, padahal ini bisa jadi icon NTB. Contoh misalnya, motor listrik, kualitas barangnya bagaimana?. Bentuk dan model barangnya seperti apa?. Bisa laku ataukah tidak dipasaran?. Sementara harganya sangat mahal bisa mencapai Rp40 juta per unitnya,” kritik Made Slamet.

Begitu pun dengan industrialisasi dalam aspek penyediaan pakan ternak, menurut Made Slamet, juga mengalami nasib yang sama dengan motor listrik. “Mana bentuknya?. Sama seperti program Zero Waste, juga mengalami nasib yang sama. Kenapa mengalami nasib yang sama?. Karena kita tidak pernah serius untuk meindaklanjuti hal itu. Programnya bagus, namun dikarenakan program ini tidak disambut dengan baik oleh Pemda Kabupaten dan Kota maka program ini akhirnya gagal dilaksanakan dengan baik,” sorotnya lagi.

Kemampuan SDM pemerintah sebagai aparatur pelaksana program menurutnya gagal melakukan koordinasi program ini ketingkat Pemda Kabupaten dan Kota. “SKPD nya tidak memiliki kemampuan melakukan koordinasi ditingkat Pemda Kabupaten dan Kota. Maka langkah reposisi itu semestinya perlu dilakukan. Sebab Pemerintah Provinsi itu hanya memiliki program, sementara yang memiliki wilayah itu adalah Pemda Kabupaten dan Kota. Ketika Pemprov memiliki program yang bagus tapi Pemda Kabupaten dan Kota tidak menyambut program itu dengan baik, maka program itu sudah pasti tidak akan berhasil dijalankan,” kata Made Slamet.

Koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota itu, kata Made Slamet, tidak sebatas hanya pada tataran wacana semata. Akan tetapi juga harus diikuti dengan bantuan pendanaannya. “Cukup disayangkan memang. Padahal program pak gubernur ini cukup bagus dan saya apresiasi akan hal itu. Namun dalam tahap pelaksanaannya tidak bisa dijalankan. Mungkin saja penyebabnya juga karena di SKPD itu ada ‘Matahari Kembar’,” pungkasnya. (GA. Im*).

Post a comment

0 Comments