 | ||
| Foto: Faisal M Jasin* |
Data BPBD Kabupaten Bima, terdapat 52 Desa dari 11 Kecamatan atau 25.129 jiwa mengalami krisis air bersih dan satu orang dibunuh dan meninggal dunia akibat konflik sumberdaya air. Meluasnya krisis air di Bima dapat diketahui dan diproteksi lebih awal jika kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Bima telah ada dan dipahami serta menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
Oleh karena dokumen KLHS memuat kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan seterusnya berdasarkan pasal 16 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pada kajian kerentanan terhadap adaptasi perubahan iklim, pemerintah di dalam KLHS, setidaknya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memperbaiki sistem layanan publik dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam merespon perubahan iklim. Pemerintah juga bisa mengurangi sensitivitas dengan melakukan perencanaan spasial yang lebih baik, dengan menfokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan misalnya.
Sangat penting diingat bahwa respon pemerintah haruslah mengarah baik ke faktor fisik maupun nonfisik. Langkah yang bersifat non-fisik juga penting karena mampu mengurangi kemampuan adaptasi; misalnya dengan meningkatkan kohesi sosial dan kesadaran publik. Program-program semacam itu bisa turut meningkatkan kemampuan adaptive kelembagaan (institutional), juga turut memperkuat dengan dukungan informasi dan koordinasi di level kelurahan maupun kecamatan.
Wilayah prioritas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim bisa berubah dari satu wilayah ke wilayah lain. Mereka akan berubah sesuai dengan siklus urban yang mereka alami di wilayah masing-masing.
Saat ini ada tiga trend utama yang mempengaruhi kerentanan Kota dan Kabupaten Bima, untuk itu wilayah dan penduduk di kawasan berbukit serta sepanjang bantaran pesisisr menjadi prioritas utama. Pemerintah harus terus melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui level kerentanan karena sifatnya yang mudah berubah dan tidak spesifik berbasis kewilayahan. Wilayah miskin dan padat, misalnya, tidak selalu rentan jika kemampuan adaptasi kolektif mereka, serta kesadaran mereka membaik. Untuk itu, kebijakan dan program juga harus berubah keberbagai lokasi berbeda, kelompok yang berbeda, dan sistem berbeda yang dipandang rentan pada konteks waktu tertentu.
Kerentanan dapat dikurangi dengan konservasi lingkungan dan juga perencanaan dan managemen kota yang baik. Kota/Kabupaten Bima yang unik secara setting alam menjadikan daya tarik bagi para pendatang/turis dan kesempatan berusaha yang luas. Melindungi aset alam sangatlah penting bagi pembangunan jangka panjang Kota/kabupaten Bima, dan juga dalam rangka mengurangi kerentanan terhadap bahaya perubahan iklim.
Untuk itu memerlukan upaya konservasi lingkungan untuk melindungi terumbu karang, pantai dan juga DAS, dan juga memperbaiki sektor perencanaan kota (planning) dan tata kelola pemerintahan (seperti layanan publik, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur). Respon pemerintah haruslah disesuaikan dan selaraskan dengan kelompok masyarakat sipil dengan pola pikir penyelamatan lingkungan dan perbaikan layanan publik.
Secara global krisis air telah menjadi masalah dunia oleh karena kurang dari 3 persen jumlah air di Bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Jumlah sumber daya alam yang terbatas ini pun kian tertekan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan industri di dunia. Sebanyak 97 persen lebih jumlah air di Bumi adalah air asin atau beku yang tak bisa digunakan untuk minum, mandi, atau menyirami tanaman. Forum Ekonomi Dunia menempatkan isu krisis air pada posisi nomor satu sebagai tantangan global yang akan dihadapi dalam satu dekade mendatang.
Saat ini, 1 (satu) dari 10 (sepuluh) penduduk dunia tidak memiliki akses ke air bersih. Dan 1(satu) dari 3 (satu) penduduk dunia tidak mendapat akses terhadap toilet. Padahal, akses air bersih dan sanitasi menjadi mata rantai utama untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Kesehatan menjadi cikal bakal bagi seseorang untuk dapat memperoleh pendidikan, perbaikan ekonomi dan kesejahteraan hidup.
Ironisnya, data dari Water.org menyebutkan, lebih banyak orang yang memiliki sebuah ponsel ketimbang akses toilet. Hal ini terjadi ketika akses informasi dunia semudah menggeserkan jari di layar ponsel. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapatkan air demi hidup.
Persaingan antara sumber daya air dan kehidupan terus berlanjut. Lahan hijau yang berguna sebagai konservator air bersih dikonversi menjadi lahan permukiman. Demi nama pembangunan dan kemajuan industri, berbagai lahan hijau pun tersapu bersih. Sebagai contoh, 55 persen sungai di Tiongkok hilang dalam waktu 20 tahun terakhir karena digunakan untuk kebutuhan industri. Tentunya perlu juga dihitung berapa luas lahan yang berubah peruntukannya di Kota/Kab. Bima ?
Oleh karena itu, hati pun waswas akan banjir ketika hujan turun deras hampir setiap hari. Kala musim kemarau tiba, hati waswas karena kesulitan air. Fenomena ini juga terjadi di depan mata. Awal tahun 2017 kita menyaksikan banjir bandang di Kota dan Kabupaten Bima disaat musim hujan dan sebaliknya ketika musim kemarau tiba krisis air bersih melanda separuh masyarakat Bima.
Ada yang menarik ketika saya melihat Bima dan Dompu disaat pulang kampung waktu lebaran 2017 lalu, dimana hampir semua daerah penyangga sebagai wilayah penyimpanan air telah terkonversi menjadi daerah tanaman palawija Jagung. Penulis tidak anti terhadap program tersebut oleh karena harapan terhadap program tersebut, memiliki indikator keberhasilan dimana adanya peningkatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek.
Akan tetapi dibalik itu hilangnya daerah tangkapan air akibat dari perubahan keberuntukan lahan yang berdampak pada krisis air dan saat ini dibuktikan semakin meluasnya wilayah yang menagalami krisis air dan bahkan telah mengarah kepada bencana lingkungan. Seharusnya program Jagungnisasi harus disesuaikan dengan lokasi dan diberi zonasi khusus agar tidak menggangu wilayah tangkapan air yang merupakan hutan konservasi.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Lebih dari 40.000 hektare hutan yang rusak akibat ditanami jagung di Pulau Sumbawa namun yang paling luas terdapat di Kabupaten Dompu dan Bima yang mencapai belasan ribu hektare. Disusul Kabupaten Sumbawa sekitar 6.000 hektare. Sisanya tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima.
Selain itu terdapat permasalahan tenurial di mana penggunaan kawasan hutan dan pendudukan kawasan hutan tanpa ijin dengan luas permasalahan tenurial sampai dengan tahun 2015 adalah 9.308,52 Ha di Pulau Sumbawa. Dengan masalah Areal transmigrasi dalam kawasan hutan,Perambahan/ lahan garapan masyarakat dalam kawasan hutan, Perluasan pemukiman penduduk dalam kawasan hutan, Sertifikat dalam kawasan hutan, Bangunan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan puskesmas dalam kawasan hutan dan Bangunan fasilitas pribadi seperti villa/bungalow dalam kawasan hutan. Dan jika ini yang terus terjadi di Kab. Bima dan sekitarnya, ancaman bencana lingkungan seperti banjir, krisis air bersih dan kekeringan tidak bisa dihindari jika kita tidak bijak terhadap alam.
*Penulis: Ketua Bidang Informasi dan Teknologi Badan Musyawarah Masyarakat Bima Jabodetabek dan Pengurus Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
