Anggota DPRD NTB Dari Fraksi PPP, Dr TGH Hasmi Hamzar.
Mataram, Garda Asakota.-
Lahirnya
skema pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa
yang mengalami kerusakan parah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) menuai
tanggapan dari anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Dr TGH Hasmi Hamzar.
Baca Berita Terkait :
Kepada wartawan, Dewan Pembina Yayasan Maragitta’limat
Lombok Timur ini, mengatakan wajar jika Pemerintah khawatir dana yang
rencananya akan dialokasikan sebesar Rp50 juta kedalam rekening warga yang rumahnya
rusak berat akibat terdampak gempa tersebut, bakal disalahgunakan, sehingga dialihkan
pencairannya melalui Pokmas.
“Tapi
kekhawatiran yang sama juga akan muncul jika dana tersebut dicairkan melalui
Pokmas. Dikhawatirkan juga dana tersebut tidak dicairkan seutuhnya kepada
masyarakat. Apalagi ketika antara satu pemilik rekening dengan pemilik rekening
yang lain dalam Pokmas itu tidak satu persepsi terhadap penggunaan anggarannya,
itu juga akan menjadi masalah baru,” kata pria yang kini duduk di Komisi II DPRD NTB saat diwawancarai wartawan, Kamis 17 Oktober 2018.
Menurutnya,
apabila Pemerintah merasa khawatir terhadap efektivitas penggunaan anggaran
tersebut mestinya Pemerintah sendiri yang langsung melakukan pemanduan selama
proses pelaksanaan pembangunan rumah itu. “Sekarang yang perlu diperjelas dan
dipertegas itu adalah model pembentukan Pokmas itu seperti apa?. Jangan sampai
model pembentukannya tidak jelas dan nanti justru akan muncul permasalahan baru
di masyarakat. Ingat, kita punya pengalaman dengan Kelompok Tani, pecah juga
masyarakatnya. Bagus juga ada Pokmas, tapi jangan lupa, dalam hal ini ada
selera masing-masing dalam kelompok itu dan itu sulit untuk disatukan,” imbuhnya.
Menurutnya,
karena setiap model pencairan ini memiliki dampak plus dan minus, maka langkah
yang paling efektif dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini,
Pemerintah langsung bertindak membangun secara seragam rumah-rumah warga terdampak
gempa ini. “Saya lebih condong apabila Pemerintah melalui Dinas PUPR nya
langsung menghandle saja dengan membangun satu model rumah yang sama dan
seragam seperti layaknya pembangunan rumah di BTN atau Kompleks Perumnas,” sarannya.
(GA. Imam*)
