 |
| Sudirman DJ, SH. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman DJ, SH, mewarning Penjabat Walikota Bima H Wirajaya Kusuma untuk tidak menggelar mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemkot Bima selama memangku jabatan tersebut. Duta Partai Gerindra ini menegaskan, jika Penjabat Walikota Bima menggelar mutasi maka akan menimbulkan kegaduhan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tunggu saja nanti kepala daerah baru yang melakukan perombakan. Jangan bikin gaduh, sebab ASN dan pejabat juga nanti tidak fokus bekerja. Lagi pula waktu Penjabat Walikota Bima ini cuman sebentar,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/8).
Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih yang akan dilantik September mendatang saja tidak serta merta bisa menggelar mutasi, sebab sesuai regulasi masih ada waktu selama 6 bulan pasca dilantik untuk bisa melihat kinerja ASN. Kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan mutasi dan rotasi. "Nanti tetap akan dirombak, tapi tunggu saja setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang baru,” inginnya.
Soal rencana mutasi tersebut, mantan Lowyer ini pun merasa yakin bahwa ini keinginan dan desakan dari oknum pejabat Kota Bima. Oknum pejabat itu coba bermain di pemerintah provinsi, kemudian dari provinsi membisik dan menekan Penjabat Walikota Bima. "Saya tahu siapa oknum pejabat itu. Jadi, kita minta Penjabat Walikota Bima bisa berpikir secara jernih, tidak atas dasar desakan dan tekanan orang,” ucapnya.
Sudirman berharap, Penjabat Walikota Bima juga bisa mengingat kembali perkataannya dulu saat pertama hadir di Kota Bima. Waktu itu pertemuan dengan jajaran OPD dan Muspida, ada janji yang disampaikan untuk tidak akan melakukan rotasi dan mutasi, meskipun ada hak dan kewenangan untuk melakukan itu. "Waktu pertemuan itu saya juga ada. Pak Penjabat Walikota Bima bilang begitu. Ko’ sekarang mau mutasi,” tandasnya.
Sementara itu, soal desas desus mutasi jabatan ini, Penjabat Walikota Bima saat dimintai komentar pada awalnya melempar senyum. Kemudian melontarkan kalimat belum ada rencana mutasi. "Kok heboh sekali mutasi ini. Belum ada rencana soal itu. Tapi kita lihat lah kedepannya,” ujar Wirajaya usai melaksanakan Upacara HUT RI ke-73 di halaman Kantor Pemkot Bima, Jumat (17/8).
Menurut dia, semua kinerja apatur ini harus dievaluasi. Termasuk menindaklanjuti temuan BPK miliaran rupiah di Bappeda Kota Bima. Jika saja nanti dimungkinkan oleh Mendagri agar bisa dilakukan mutasi, tentu pihaknya akan menggelar mutasi. "Nanti lah, kita tunggu dulu Pak Sekda, kita diskusi-diskusi saja dulu soal mutasi ini dengan Sekda,” tuturnya. Kata dia, rencana mutasi harus dilihat kondisinya kedepan. Apabila memang itu sesuatu yang urgen, akan laksanakan. Jika tidak penting, tentu tidak dilakukan mutasi.
Ditanya jika disekitar Penjabat Walikota Bima ada yang membisik dan berusaha menekan-nekan, Wirajaya malah mengaku merasa bersyukur. "Kalau ada yang menekan nekan, syukur. Tapi saya ini punya tugas dan memiliki kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.
Intinya tambah Wirajaya, terkait dengan mutasi jabatan, harus ada izin dari Mendagri. Tapi untuk jabatan pelaksana tugas dan staf, tidak perlu persetujuan Mendagri. "Pelaksana tugas dan staf tinggal digeser-geser biasa,” tambahnya seperti dilansir Kabaha.net (GA. 212*)
