Siswa Gelar Demo, Dewan Guru SMAN 1 Sape Keluarkan Petisi Pencopotan Oknum Kasek

Ratusan siswa SMAN 1 Sape yang menggelar aksi demonstrasi disekolahnya, Jum'at 20 Juli 2018

Mataram, Garda Asakota.-

Sekolah semestinya harus menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk mendapatkan materi-materi pelajaran dan pengetahuan untuk bekal masa depannya. Jika sekolah gaduh, maka tentu hal ini akan sangat beresiko terhadap masa depan pendidikan siswa. Faktor kepemimpinan di sekolah itu harusnya kuat dan berpengaruh dalam meminimalisir munculnya kegaduhan di sekolah. Jika kualitas kepemimpinan lemah dan tidak mampu menghimpun kekuatan yang ada disekolah, maka sudah barang tentu kenyamanan siswa dalam mendapatkan pendidikan tidak akan bisa diwujudkan dengan baik.

Sebagaimana yang terjadi di SMA Negeri 1 Sape Kabupaten Bima, Jum’at 20 Juli 2018, ratusan siswa di sekolah tersebut menggelar aksi protes dihalaman sekolahnya menuntut beberapa item permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh Kepala Sekolah (Kasek) SMA N 1 Sape. “Salah satunya adalah kami menuntut akreditasi sekolah sesegera mungkin. Akibat dari ketidakjelasan akreditasi banyak teman-teman kami yang ingin mengajukan surat pindah,” ujar Ketua OSIS SMAN 1 Sape, Auliyah Mutmainnah, sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikapnya.

Mereka juga menuntut pihak sekolah agar memperjelas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut. “Dan menuntut kepala sekolah hadir di sekolah untuk memberikan arahan dan motivasi kepada kami. Karena kami tidak ingin masalah yang terjadi berdampak pada proses belajar kami,” teriak mereka.

Ratusan siswa ini juga menuntut agar siswa-siswa yang diberikan beasiswa dibebaskan dari uang komite. “Karena selama ini, teman-teman kami yang mendapatkan beasiswa malah diminta membayar uang komite,” ujar mereka.

Dan terakhir point permintaan mereka adalah menuntut kehadiran guru sebagai pengganti guru yang dimutasi.

Parahnya lagi, tidak hanya siswa di SMAN 1 Sape ini yang menggelar aksi protes, 49 orang guru yang tergabung dalam Dewan Guru SMA N 1 Sape juga mengeluarkan pernyataan sikap meminta kepada Kepala Dinas Dikbud NTB mencopot dan mengganti Kasek SMA N 1 Sape.

Ada sekitar 12 Point pernyataan yang mereka ajukan sebagai alasan permintaan pencopotan Kasek tersebut. Salah satunya adalah Kasek SMAN 1 Sape dinilai tidak melibatkan Dewan Guru dalam rapat perencanaan program kegiatan seperti RKS, RKAS, RKJP, RKJM, RAB,  BPP, RAB BOS. Kasek juga dinilai tidak mensosialisasikan program-program tersebut kepada warga sekolah terlebih dengan pihak KOMITE Sekolah sebagai mitra.

“Kedatangannya di SMAN 1 Sape hanya menciptakan konflik antar guru dan pegawai sehingga tidak ada keharmonisan antara Kasek, guru, pegawai maupun warga sekolah,” ujar para guru tersebut sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap mereka.

Kasek SMAN 1 Sape Kabupaten Bima, Jhon Hermansyah, yang dikonfirmasi melalui nomor handhponenya tidak berhasil dikonfirmasi wartawan. Begitu pun dengan Kepala UPTD Dikbud Bima, yang dihubungi wartawan via nomor handphonenya juga tidak berhasil dikonfirmasi wartawan.

Kabid SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB, Surya Bahari, yang dihubungi wartawan mengatakan tengah melakukan evaluasi dan pendalaman terhadap tuntutan siswa dan dewan guru SMAN 1 Sape tersebut. “Sebab setelah kami lakukan evaluasi ada juga dari Dewan Guru yang disebutkan telah menandatangani pernyataan sikap tersebut mengaku tidak pernah menandatangani pernyataan sikap,” kata pria yang dikenal ramah ini.

Pihaknya mengaku tidak pernah mengetahui ada organisasi Dewan Guru di SMA yang dibentuk secara resmi. “Memang itu Dewan Guru ada organisasinya kah?. Artinya keabsahan dibentuknya Dewan Guru itu juga patut dipertanyakan juga. Dan apapun namanya itu katakanlah seperti Dewan Guru ini semestinya tidak boleh memaksakan kehendak. Sekarang alasannya apa dulu sehingga ingin menurunkan Kasek tersebut?. Apa karena ada guru yang dimutasi? Ataukah ada kesalahan Kasek tersebut? Semua harus jelas dan akan diputuskan setelah dilakukannya investigasi baik investigasi secara terbuka maupun investigasi tertutup yang akan kami lakukan,” tegasnya.

Pihaknya berharap agar penyelesaian persoalan yang terjadi di SMA tersebut tidak dilakukan dengan demonstrasi atau pun dengan cara-cara kekerasan. “Sekarang siapa ketua Dewan Guru itu?, Dia mewakili siapa?, datang ke kantor kita bahas masalahnya. Tapi kalau hanya berteriak dibelakang saja, susah itu dan itu bukan jiwa seorang pendidik. Dan kalau dia membawa nama Dewan Guru dan apa yang diungkapkannya itu benar, maka pasti akan kita akomodir. Apalagi disana itukan keadaannya sekarang sudah terpecah menjadi dua kubu baik yang pro dan kontra. Tapi saya bersyukurnya proses PPDB disana masih bisa berjalan secara baik,” pungkasnya. (GA. 211*).