Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi, yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) Kamis pagi, 14 September 2017 menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. Pada rakernas dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Dimana Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%, ujar Presiden.
"Khusus untuk Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur TGB telah berhasil meraih predikat Opini WTP selama 6 kali berturut turut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011 hingga tahun 2016. Atas prestasi itu, Alhamdulillah pada Rakernas yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo tersebut, Kementerian Keuangan RI memberikan PLAKAT PENGHARGAAN atas OPINI WTP 6 tahun berturut turut kepada Gubernur TGB yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati," ungkap Karo Humas Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah telah menunjukkan progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," ungkapnya. Presiden juga mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada. "Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.
Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD. "Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucapnya.
Ia menjelaskan, dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional. "Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur," ia menegaskan kembali pentingnya penyederhanaan Laporan Keuangan. Dan soal penyederhanaan laporan tersebut sebelumnya pernah diminta oleh Kepala negara beberapa waktu yang kalu. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program, ungkapnya.
"
"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.
Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas. "Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya. (GA. Imam*)
