 |
| Foto: Mori Hanafi didampingi Dr. Ibnu Khaldun |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Setelah melakukan Reses di wilayah Bima Timur secara marathon dari kecamatan Lambu, Sape hingga tembus Kecamatan Wera dan Ambalawi pada tanggal 1-2 Maret 2017, giliran hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, H. Mori Hanafi, SE., S.Com, selaku Wakil Ketua DPRD NTB melakukan Reses di masyarakat Akademik bersama Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se-Bima Dompu yang bertempat di STKIP Taman Siswa Bima. Dalam Reses ini, Ketua Forkom PPTS Bima Dompu, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si, sekaligus sebagai tuan rumah menghandle langsung jalannya Reses.
Dalam prolognya, Doktor Ibnu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada H. Mori Hanafi atas polical will-nya melakukan Reses bersama masyarakat Akademik.
"Jujur saja, bahwa selama ini belum pernah ada anggota DPRD yang memilih Kampus sebagai tempat Reses nya. Ini gebrakan yang luar biasa yang patut ditiru oleh anggota DPRD yang lainnya," ungkapnya.
Harus diakui, kata dia, bahwa Pak Mori Hanafi merupakan salah satu Anggota DPRD NTB yang berpengalaman dan mumpuni di bidang Ekonomi dan Anggaran. "Atas kemampuannya tersebut, beliau sangat dihormati oleh kalangan eksekutif pada lingkup Pemda NTB," puji Doktor Ibnu.
Sementara itu, dalam sambutannya, Mori Hanafi mengatakan bahwa sengaja memilih kampus sebagai salah satu lokasi resesnya, agar dapat menjaring aspirasi dari para akademisi. Katanya, masyarakat akademik merupakan konstituen potensial yang mesti didengar pokok-pokok pikirannya yang berkaitan dengan pembangunan di daerah pemilihan 6 provinsi NTB.
Mori Hanafi mengakui bahwa pembangunan di NTB belum seimbang. "Jumlah APBD sebanyak Rp5 Triliun 8 Milyar dan ditambah dengan dana dekon sekitar Rp10 Triliun dari kementrian yang dikelola oleh dinas merupakan jumlah yang fantastis, tetapi penggunaannya belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Mori Hanafi.
Mori Hanafi juga memaparkan tentang problematika sosial yang terjadi di Bima, katanya, bahwa konflik sosial sekarang sudah stadium empat dan bahkan sangat sulit untuk diselesaikan.
"Kalau dulu yang konflik adalah orang-orang yang tak sekolah, tapi sekarang yang konflik adalah orang-orang yang berpendidikan dan mayoritasnya adalah para sarjana. Setiap tahun sekitar 5000 lebih sarjana yang diwisuda di PTS Bima Dompu dan kita tahu sendiri tidak banyak yang terkafer di dunia kerja. Bayangkan jumlah Sarjana yang menganggur setiap tahunnya sebanyak itu. Kita juga menyaksikan Para sarjana di Bima gengsi dan jarang yang mau bertani, beternak, dan melaut," kata Mori.
"Begitu juga tentang Curanmor, Narkoba, dan perjudian sangat merajalela di Bima. Kalau pengguna narkobanya banyak maka curanmornya pasti banyak begitupun perjudian. Karena tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dapat merembet pada kriminalitas yang lainnya seperti pembunuhan. Inilah PR yang harus kita selesaikan bersama sekarang dan akan datang," sambungnya lagi.
Salah seorang dosen STKIP Taman Siswa Bima, Damhuji, M.Pd, MA, mengaku sangat terkesan dengan pemahaman Mori Hanafi terhadap bidang ekonomi, politik anggaran, dan problematika sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di Bima.
"Begitupun dengan kepedulian dan ketulusannya dalam membantu masyarakat di segala bidang. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pak Mori Hanafi merupakan satu-satunya anggota DPRD NTB yang paling aktif bertemu konstituen untuk membagikan bantuan dari dana aspirasinya sebanyak Rp15 Milyar per tahun," cetus Damhuji.
Sebenarnya, sambung Damhuji lagi, masyarakat butuh figur pemimpin yang kompeten, integritas dan peduli seperti ini untuk memimpin NTB. "Para Pimpinan 20 PTS Bima Dompu sepakat bahwa masyarakat Akademik Bima Dompu yang berjumlah sekitar 20.000 hingga 30.000 mahasiswa, pegawai dan dosen ini mesti mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah NTB, apakah berupa dana hibah, anggaran rutin, beasiswa atau dalam bentuk program kerja yang bersifat kemitraan seperti pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pak Mori Hanafi berkomitmen bahwa aspirasi atau pokok-pokok pikiran ini akan disampaikan pada rapat paripurna untuk kemudian menjadi program kerja pada APBD-P beberapa bulan yang akan datang," pungkasnya. (GA. 212*)
