Setelah sebelumnya mendapat kunjungan Dewan Ketahanan Nasional yang secara khusus melihat dari dekat kondisi infrastruktur beberapa Bendungan dan DAM di Kabupaten Bima., Selasa (10/3).
Giliran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Koordinasi pembahasan bendungan dan irigasi di aula kantor Bupati Bima Jalan Diponegoro Nomor 11 LLK Jatiwangi.
Kunjungan kerja DPD RI ini dipimpin Wakil Ketuanya, Prof. DR. Farouk Muhammad, bersama sebelas orang dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta lima orang dari DPD Provinsi. “Kedatangan kami di Kabupaten/Kota Bima untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait masalah Bendungan dan Jaringan irigasi di kedua wilayah,” ungkap Prof. Farouk.
Beberapa SKPD terkait yang dihadirkan pada rapat koordinasi tersebut yaitu, Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Abdul Wahab, Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum, H. Makruf, SE, Kepala Dinas PU, Kepala Disnakertrans Kabupaten/Kota Bima dan warga Kabupaten Bima.
Rakor dengan Pemerintah daerah ini, kata Farouk, untuk mendukung visi Presiden RI Jokowi dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan bagi Indonesia.
Dalam sesi dialog, Prof. Farouk mendata bendungan dan jaringan irigasi yang ada di Kab/Kota Bima. sebanyak 18 jaringan irigasi di kab/kota Bima berhasil di data. Farouk mengaku dari sekian banyak jaringan irigasi dan bendungan ini selanjutnya akan dibahas di tingkat Pusat.
“Nanti akan dilihat yang mana akan diprioritaskan, yang mana akan menjadi tanggung jawab Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, menekankan pentingnya irigasi dalam visi kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia. “Jadi ada penekanan pembangunan irigasi,” katanya. Presiden, diakuinya, memberikan perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan irigasi. Tercatat dari total seluruh irigasi yang ada di Kabupaten Bima sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. “Hal ini disebabkan banyaknya bendungan yang telah rusak maupun sumber airnya mongering,” papar Nggempo.
Mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi.
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian.
Dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras, salah satu upaya pemerintah Daerah adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi. Untuk mendukung penyediaan air di Kabupaten Bima. maka pelestarian lingkungan menjadi salah satu program prioritas, terutama pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah ini, juga terdapat ribuan hektar lahan kritis serta banyaknya kerusakan hutan yang dapat mengancam kerusakan penyediaan air yang memadai untuk kebutuhan irigasi. (GA. 212*)
