Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Puluhan warga masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima mendatangi kantor desa setempat, Rabu lalu (4/3). Mereka ingin mertanyakan kejelasan terkait dengan uang yang terkumpul oleh aparat desa Wora untuk pembuatan sertifikat melalui program Prona Desa tahun 2013 lalu. Kehadiran warga terlihat dijaga ketat oleh aparat Kepolisian Sektor Wera bersama personil Sat Pol PP Wera.
Kades Wora, H Ramlin AB, kepada wartawan membenarkan adanya program Prona di desanya. Namun terkait dengan besaran anggaran maupun administrasi serta berapa total jumlah warganya yang terdaftar dalam program tersebut tidak diketahuinya.
“Semua itu ditangani oleh Sekertaris Desa Wora tanpa konfirmasi dengan saya selaku atasannya,” akunya. Kades Wora berharap kepada Sekdesnya agar segera mengembalikan uang yang ditarik dari warga yang belum keluar sertifikatnya agar persoalan cepat selesai.
Sementara itu, Sekdes Wora, Sukardin HA. Karim, ketika dikonfirmasi di kediamannya mengungkapkan bahwa jumlah warga masyrakat desa Wora yang terdaftar dalam program Prona sejumlah 207 orang. Sekdes mengaku, dari jumlah itu sekitar 170 orang akan keluar sertifikatnya, sedangkan sisanya tidak keluar sertifikatnya.
Adapun jumlah uang yang terkumpul bagi yang akan keluar sertifikatnya sebesar Rp36.750. 000 (170 orang, red). Sedangkan bagi yang tidak keluar sertifikatnya Rp3. 850.000 sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp40.600.000. Diakuinya, pembuatan sertifikat melalui program Prona tersebut yaitu administrasi pertama minimal Rp150.000 per orang, kemudian Rp250.000 per orang setelah sertifikat keluar. “Jadi totalnya Rp400.000 per orang,” akunya.
Dari jumlah dana yang terkumpul, kata dia, dialokasikan untuk copi perlengkapan administrasi Rp2.250.000, biaya pendataan Rp2.000.000, materei masing-masing empat lembar Rp5.600.000, pal Rp15.300.000, biaya ukur Rp3.400.000, biaya sampul Rp3.000.000, biaya konsumsi Rp4. 000.000, biaya transportasi pelaksana dalam pengisian data tahun 2013 hingga menjadi sertifikat Rp10.000.000. Jadi jumlah totalnya sebesar Rp45.550.000.
“Belum lagi pengeluaran yang lain seperti dipinjam oleh bendahara desa Wora Rp2.000.000 untuk kegiatan MTQ Kecamatan tahun 2013, perbaikan pagar kantor desa Wora, dipinjam oleh tim pengukur desa Rp500.000. Kemudian perbaikan KTP dan SPPT Rp500.000. Selain dari itu juga dipinjam oleh oknum di BPN Kabupaten Bima Rp2.300.000 dan Rp300.000 buat biaya kursi kantor desa Wora, sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp51.150.000.
Ketika disinggung minusnya uang yang terkumpul yang tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran, Sekdes mengaku selalu menggunakan uang pribadinya. “Segala kekurangan selalu menggunakan uang pribadi saya,” akunya. (GA. 222*)
Puluhan warga masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima mendatangi kantor desa setempat, Rabu lalu (4/3). Mereka ingin mertanyakan kejelasan terkait dengan uang yang terkumpul oleh aparat desa Wora untuk pembuatan sertifikat melalui program Prona Desa tahun 2013 lalu. Kehadiran warga terlihat dijaga ketat oleh aparat Kepolisian Sektor Wera bersama personil Sat Pol PP Wera.
Kades Wora, H Ramlin AB, kepada wartawan membenarkan adanya program Prona di desanya. Namun terkait dengan besaran anggaran maupun administrasi serta berapa total jumlah warganya yang terdaftar dalam program tersebut tidak diketahuinya.
“Semua itu ditangani oleh Sekertaris Desa Wora tanpa konfirmasi dengan saya selaku atasannya,” akunya. Kades Wora berharap kepada Sekdesnya agar segera mengembalikan uang yang ditarik dari warga yang belum keluar sertifikatnya agar persoalan cepat selesai.
Sementara itu, Sekdes Wora, Sukardin HA. Karim, ketika dikonfirmasi di kediamannya mengungkapkan bahwa jumlah warga masyrakat desa Wora yang terdaftar dalam program Prona sejumlah 207 orang. Sekdes mengaku, dari jumlah itu sekitar 170 orang akan keluar sertifikatnya, sedangkan sisanya tidak keluar sertifikatnya.
Adapun jumlah uang yang terkumpul bagi yang akan keluar sertifikatnya sebesar Rp36.750. 000 (170 orang, red). Sedangkan bagi yang tidak keluar sertifikatnya Rp3. 850.000 sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp40.600.000. Diakuinya, pembuatan sertifikat melalui program Prona tersebut yaitu administrasi pertama minimal Rp150.000 per orang, kemudian Rp250.000 per orang setelah sertifikat keluar. “Jadi totalnya Rp400.000 per orang,” akunya.
Dari jumlah dana yang terkumpul, kata dia, dialokasikan untuk copi perlengkapan administrasi Rp2.250.000, biaya pendataan Rp2.000.000, materei masing-masing empat lembar Rp5.600.000, pal Rp15.300.000, biaya ukur Rp3.400.000, biaya sampul Rp3.000.000, biaya konsumsi Rp4. 000.000, biaya transportasi pelaksana dalam pengisian data tahun 2013 hingga menjadi sertifikat Rp10.000.000. Jadi jumlah totalnya sebesar Rp45.550.000.
“Belum lagi pengeluaran yang lain seperti dipinjam oleh bendahara desa Wora Rp2.000.000 untuk kegiatan MTQ Kecamatan tahun 2013, perbaikan pagar kantor desa Wora, dipinjam oleh tim pengukur desa Rp500.000. Kemudian perbaikan KTP dan SPPT Rp500.000. Selain dari itu juga dipinjam oleh oknum di BPN Kabupaten Bima Rp2.300.000 dan Rp300.000 buat biaya kursi kantor desa Wora, sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp51.150.000.
Ketika disinggung minusnya uang yang terkumpul yang tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran, Sekdes mengaku selalu menggunakan uang pribadinya. “Segala kekurangan selalu menggunakan uang pribadi saya,” akunya. (GA. 222*)
