Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taman Madiya di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, belum tersentuh sama sekali dengan program pembangunan dari pemerintah. Hingga kini, pembangunan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut lebih banyak pembiayaannya dari hasil swakelola pihak sekolah. Sekolah yang mempunyai tiga kejuruan, otomotif,
komputer dan listrik tersebut, berangkat dari niat para pengiat pendidikan untuk berinisiatif memperkasai berdirinya sekolah tersebut, dengan harapan mampu mencetak siswa yang berkarakter tinggi, cerdas,kreatif sehingga usai mengenyam ilmu pendidikan kejuruan yang ada nantinya, para siswa mampu mandiri dan siap bekerja di tengah-tengah masyarakat.
Tidak saja itu,keberadaan sekolah yang berstatus swasta itu, mampu menyerap sebanyak 30 orang tenaga pengajar, sehingga secara tidak langsung membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran. Namun perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan yang ada tidak semua sekolah merasakannya.khususnya sekolah SMK tidak jarang pihak pemerintah mengabaikannya.
Seperti halnya keberadaan sekolah SMK Taman Madiyah Bolo saat ini, kurang lebih delapan tahun sekolah ini berdiri belum sekalipun tersentuh bantuan program pemerintah Daerah, untuk menunjang kelancaran pendidikan. “Tidak seperti sekolah pada umumnya lainnya, hampir setiap tahun mendapat dana bantuan dari pemerintah baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD,” ujar Taufan, S.Pd, selaku Kepala SMK Madiya Bolo, Kamis (29/1).
Sebagai sekolah Kejuruan, SMK tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam operasionalnya. Sebab para siswanya tidak saja menerima pelajaran teori kelas, akan tetapi SMK ini juga memiki jam pelajaran praktek lapangan yang tentunya juga harus didukung dengan fasilitas, barang dan alat. “Tanpa fasilitas praktek ilmu yang didapat para siswa akan percuma saja, beda dengan sekolah pada umunya yang hanya bermodalkan papan tulis dan kapur,” tuturnya. Menurutnya, pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus bersikap bijak dan adil demi kemajuan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bima.
Karena pada prinsipnya, kata dia, keberadaan setiap sekolah yang ada semua sama ingin mencerdaskan anak bangsa. “Harusnya pemerintah tidak memilah-milah dalam memberikan bantuan untuk menunjang pendidikan. “Semua aset tempat menim ba ilmu mempuyai hak yang sama, baik itu sekolah tingkat Umum Negeri/Swasta maupun SMK Kejuruan lainnya harus diperlakukan sama,” harapnya.
Pihak pemerintah seharusnya memberikan apreasi serta dukungan plus terhadap keberadaan sekolah Kejuruan semacam SMK, karena sekolah Kejuruan eksistensinya menjanjikan, mampu memberikan harapan dan masa depan kepada para siswa kelak setelah tamat.
Taufan juga menilai,pemerintah dalam hal ini Dinas Dikpora tidak saja mempunyai Bidang Pendidikan Mennengah (Dikmen) akan tetapi harus ada juga bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmen-jur), yang seyogianya diharapkan akan berperan untuk memperhatikan kemajuan khusus sekolah yang punya bidang Kejuruan semacam SMK. “Karena selama ini Dinas Dikpora hanya berfokus dan memprioritaskan kemajuan sekolah umum saja, Sedangkan kami selaku yang mengelolah sekolah setingkat SMK Kejuruan kesulitan untuk mengajukan permohonan meminta dana dari daerah,” keluhnya.
Untuk kelancaran dan tetap eksisnya sekolah yang dipimpinnya, Taufan tidak menampik sekolahnya setiap tahun mendapatkan kucuran dana yang bersumber dari APBN yang terbungkus dalam Dana Operasinal Sekolah (BOS) namun kata Taufan dana tersebut belum bisa menutupi kebutuhan kegiatan sekolah yang lebih banyak diarahkan pada kegiatan praktek.
“Seperti kegiatan siswa kejuruan listrik, dalam satu praktek kami harus mengeluarkan uang paling sedikit Rp300 ribu untuk membeli satu gulung kabel. Tentunya untuk kebutuhan praktek siswa, kabel itu harus dipotong-potong kecil-kecil sehingga setelah praktek selesai tidak bisa lagi digunakan,” terangnya. Bahkan untuk kebutuhan praktek otomotif dan komputer, dirinya harus berpanjang tangan meminta kepada saudaranya yang berkerja di luar daerah, baru-baru ini saja katanya, dirinya menerima kiriman satu buah sepeda motor bekas dari saudaranya yang berada di Kalimatan,
“Sepeda motor tersebut tentu saja untuk kebutuhan praktek siswa, jadi seperti itulah keadaan sekolah kami selama ini. Bahkan gaji pensiunan orang tua saya tiap bulanya kerap saya gunakan untuk menutupi kebutuhan sekolah,” keluhnya.
Tidak saja itu, untuk mensiasati kekurangan sekolah tanah sisa bangunan sekolah seluas kurang lebih 1,5 hektar harus menjadi korban. “Tanah tersebut sampai saat ini sudah kami gadaikan kepada orang lain, hal ini kami lakukan demi menutupi kebutuhan sekolah, seperti untuk membayar gaji para guru sebanyak 30 orang serta untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah lainnya,” pungkasnya. (GA. 888*)
Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taman Madiya di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, belum tersentuh sama sekali dengan program pembangunan dari pemerintah. Hingga kini, pembangunan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut lebih banyak pembiayaannya dari hasil swakelola pihak sekolah. Sekolah yang mempunyai tiga kejuruan, otomotif,
komputer dan listrik tersebut, berangkat dari niat para pengiat pendidikan untuk berinisiatif memperkasai berdirinya sekolah tersebut, dengan harapan mampu mencetak siswa yang berkarakter tinggi, cerdas,kreatif sehingga usai mengenyam ilmu pendidikan kejuruan yang ada nantinya, para siswa mampu mandiri dan siap bekerja di tengah-tengah masyarakat.
Tidak saja itu,keberadaan sekolah yang berstatus swasta itu, mampu menyerap sebanyak 30 orang tenaga pengajar, sehingga secara tidak langsung membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran. Namun perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan yang ada tidak semua sekolah merasakannya.khususnya sekolah SMK tidak jarang pihak pemerintah mengabaikannya.
Seperti halnya keberadaan sekolah SMK Taman Madiyah Bolo saat ini, kurang lebih delapan tahun sekolah ini berdiri belum sekalipun tersentuh bantuan program pemerintah Daerah, untuk menunjang kelancaran pendidikan. “Tidak seperti sekolah pada umumnya lainnya, hampir setiap tahun mendapat dana bantuan dari pemerintah baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD,” ujar Taufan, S.Pd, selaku Kepala SMK Madiya Bolo, Kamis (29/1).
Sebagai sekolah Kejuruan, SMK tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam operasionalnya. Sebab para siswanya tidak saja menerima pelajaran teori kelas, akan tetapi SMK ini juga memiki jam pelajaran praktek lapangan yang tentunya juga harus didukung dengan fasilitas, barang dan alat. “Tanpa fasilitas praktek ilmu yang didapat para siswa akan percuma saja, beda dengan sekolah pada umunya yang hanya bermodalkan papan tulis dan kapur,” tuturnya. Menurutnya, pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus bersikap bijak dan adil demi kemajuan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bima.
Karena pada prinsipnya, kata dia, keberadaan setiap sekolah yang ada semua sama ingin mencerdaskan anak bangsa. “Harusnya pemerintah tidak memilah-milah dalam memberikan bantuan untuk menunjang pendidikan. “Semua aset tempat menim ba ilmu mempuyai hak yang sama, baik itu sekolah tingkat Umum Negeri/Swasta maupun SMK Kejuruan lainnya harus diperlakukan sama,” harapnya.
Pihak pemerintah seharusnya memberikan apreasi serta dukungan plus terhadap keberadaan sekolah Kejuruan semacam SMK, karena sekolah Kejuruan eksistensinya menjanjikan, mampu memberikan harapan dan masa depan kepada para siswa kelak setelah tamat.
Taufan juga menilai,pemerintah dalam hal ini Dinas Dikpora tidak saja mempunyai Bidang Pendidikan Mennengah (Dikmen) akan tetapi harus ada juga bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmen-jur), yang seyogianya diharapkan akan berperan untuk memperhatikan kemajuan khusus sekolah yang punya bidang Kejuruan semacam SMK. “Karena selama ini Dinas Dikpora hanya berfokus dan memprioritaskan kemajuan sekolah umum saja, Sedangkan kami selaku yang mengelolah sekolah setingkat SMK Kejuruan kesulitan untuk mengajukan permohonan meminta dana dari daerah,” keluhnya.
Untuk kelancaran dan tetap eksisnya sekolah yang dipimpinnya, Taufan tidak menampik sekolahnya setiap tahun mendapatkan kucuran dana yang bersumber dari APBN yang terbungkus dalam Dana Operasinal Sekolah (BOS) namun kata Taufan dana tersebut belum bisa menutupi kebutuhan kegiatan sekolah yang lebih banyak diarahkan pada kegiatan praktek.
“Seperti kegiatan siswa kejuruan listrik, dalam satu praktek kami harus mengeluarkan uang paling sedikit Rp300 ribu untuk membeli satu gulung kabel. Tentunya untuk kebutuhan praktek siswa, kabel itu harus dipotong-potong kecil-kecil sehingga setelah praktek selesai tidak bisa lagi digunakan,” terangnya. Bahkan untuk kebutuhan praktek otomotif dan komputer, dirinya harus berpanjang tangan meminta kepada saudaranya yang berkerja di luar daerah, baru-baru ini saja katanya, dirinya menerima kiriman satu buah sepeda motor bekas dari saudaranya yang berada di Kalimatan,
“Sepeda motor tersebut tentu saja untuk kebutuhan praktek siswa, jadi seperti itulah keadaan sekolah kami selama ini. Bahkan gaji pensiunan orang tua saya tiap bulanya kerap saya gunakan untuk menutupi kebutuhan sekolah,” keluhnya.
Tidak saja itu, untuk mensiasati kekurangan sekolah tanah sisa bangunan sekolah seluas kurang lebih 1,5 hektar harus menjadi korban. “Tanah tersebut sampai saat ini sudah kami gadaikan kepada orang lain, hal ini kami lakukan demi menutupi kebutuhan sekolah, seperti untuk membayar gaji para guru sebanyak 30 orang serta untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah lainnya,” pungkasnya. (GA. 888*)
