Acara Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tingkat Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang dilaksanakan di aula kantor Camat setempat, Rabu (18/2) digagalkan oleh dua orang warga, Arifrahman, SH dan April, S. Pd.
Keduanya beralasan acara Musrenbang yang diadakan dari tahun ke tahun tidak pernah direalisasikan, makanya tidak ada gunanya jika harus diadakan.
“Alangkah baiknya acara ini dibuka kemudian ditutup kembali,” pintanya, Rabu (18/2).
Pantauan langsung Garda Asakota, acara tersebut awalnya dibuka secara resmi oleh Kepala BPMDes melalui Kabid KPA Sosbud, Drs. A Haris NS.
Selain dihadiri oleh para Kades, Kepala UPTD di Kecamatan Wera, perwakilan Bappeda dan BPMDes, juga dihadiri oleh seluruh perwakilan SKPD yang mengawasi dan mengontrol jalannya Musrenbang.
Mendapati aksi protes dari kedua warga tersebut, para pesertapun membubarkan diri hingga membuyarkan rencana panitia. Tentunya, aksi ini disesalkan oleh sejumlah pihak dari dinas terkait seperti BPMDes yang saat itu diwakili oleh Kabid KPA Sosbud, Drs. A Haris NS.
Namun pihaknya lebih memilih untuk mengalah daripada akan memunculkan pedebatan yang berkepanjangan. “Setelah kita melihat situasi, alangkah baiknya kita mengambil sikap untuk mengalah karena situasi tidak kondusif, kalau kita tetap bertahan dalam ruangan tentu dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan,” sesalnya.
Sebenarnya kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan pihaknya adalah warna baru yang beda dengan tahun sebelumnya karena terkait dengan ADD sebagaimana amanat UU No 6 thn 2014 tentang desa. “Sekarang desa tidak lagi berharap pada tingkat Kabupaten Bima karena desa ada anggarannya tersendiri,” terangnya.
Lantaran gagal digelar, pihaknya sudah menyampaikan laporan ke masing-masing desa untuk membuat rencananya secara tertulis, kemudian selanjutnya akan direkap melalui RPTK tingkat Kecamatan. “RPTK kemudian akan merangkum semua yang diusulkan oleh desa,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Wera, Drs Israh M Saleh, yang dimintai tanggapanya terkait aksi yang menggagalkan acara Musrenbang, juga sangat menyesalkannya.
“Saya sesalkan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab, padahal acara Musrenbang itu acara resmi pemerintah,” sesalnya.
Akibat tindakan kedua oknum tersebut, diakuinya masyarakat Wera merasa dipermalukan dan dirugikan. “Sebab acara Musrenbang tersebut sedianya membahas usulan dari bawah,” ungkapnya. (GA. 222*)
