Serikat Mahasiswa Indonesia
(SMI) Bima yang menggelar aksi unjuk rasa di perempatan jalan
Soekarno-Hatta-Jalan Gatot Subroto, Senin (16/12), menuntut pemerintah
menghapuskan sistem pemilihan kepala daerah maupun presiden langsung oleh
rakyat yang dinilai sebagai sistem politik borjuasi.
“Kita inginkan demokrasi
kerakyatan yakni pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD,” tandas koordinator,
Muhammad Aidim.
Sebab sistem politik borjuasi
ini hanya memperkokoh kekuasaan modal dan tak pernah memperhatikan kepentingan
rakyat. Dengan pemilihan oleh DPRD, maka akan menghemat anggaran Negara.
Selanjutnya, anggaran ini bisa dialokasikan ke pos lain seperti pendidikan dan
kesehatan. “Masih banyak sektor yang perlu diprioritaskan,” tuturnya
singkat. Pantauan wartawan, aksi puluhan massa SMI ini berlangsung cukup damai
dan tertib. (GA. 333*)
