Bertempat di kantor Gubernur NTB, ratusan Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menggelar acara dialog dan silahturahmi dengan Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Kepala Dinas Sosial Pemrov NTB, Kepala Dishubko¬minfo NTB dan Kepala Dinas Kesehatan NTB yang membahas berbagai hal yang dihadapi oleh para petugas pendamping program
keluarga harapan saat menjalankan tugasnya ditengah masyarakat. Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, dalam sambutannya mengatakan, peranan dari keberadaan tenaga pendam¬ping program PKH sangatlah besar, meng¬ingat para petugas pendamping ini terjun langsung ketengah masyarakat memantau dan mengawasi berbagai fenomena sosial yang terjadi, baik itu masalah kematian ibu saat melahirkan, gizi buruk, anak putus se¬ko¬lah dan segala hal lainnya untuk dilapor¬kan kepada pemerintah guna ditindak lanjuti dalam mencari langkah penyele¬saiannya. “Tugas yang diemban oleh para petugas pendamping ini sangatlah mulia dan semua pihak harus mendukung atas program ini. Mengingat dengan adanya laporan dari para petugas pendamping yang langsung terjun kelapangan ini kita bisa dengan cepat dan tepat mengambil langkah kongkrit bila mana masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan bantuan dan perto¬longan dari pemerintah,” ujar Gubernur Termuda di NKRI ini, Selasa (27/11) lalu. Tentunya dari apa yang dilakukan oleh para petugas pendamping program PKH saat menjalankan tugasnya, lanjutnya, pastilah menemui kendala dan hambatan. “Namun hal itu bukanlah menjadi alasan untuk kita menyerah dalam memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat NTB,” tegas pria yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) yang disambut antusias dan tepuk tangan dari para peserta dialog. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Catan Sipil Pemprov NTB, Bacharudin, yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, tujuan utama program ini adalah bagaimana mencekal terjadinya kematian ibu melahir¬kan, meretas masalah gizi buruk dan mem¬bantu para siswa yang putus sekolah agar bisa kembali sekolah lagi. “Masyarakat yang masuk dalam program ini dicatat dan dipantau oleh tenaga pendamping. Dan pemerintah pusat telah mengucurkan dana untuk masyarakat yang masuk dan terkafer dalam program tersebut,” kata Kadis Sosial dan Catatan Sipil Pemprov NTB. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dilapangan, ketika seorang anak sudah mendapatkan program PKH, menurutnya, anak itu kerap dihapus dari program bea¬siswa yang ada disekolahnya karena diang¬gap sudah mendapatkan bantuan dari program PKH. “Padahal hal itu tidak dibenar¬kan dan tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah pada anak yang bersangkutan,” tegas Bacharudin. Kendala kedua, menurut¬nya, di NTB ini satu pendamping mewakili tiga ratus orang masyarakat, sedangkan di daerah lain tiap pendamping maksimal mewakili seratus lima puluh orang masya¬rakat saja. “Jadi tugas tenaga pendamping yang ada di NTB ini sangat berat ketimbang daerah lain. Adapun jumlah keseluruhan tenaga pendamping program PKH di NTB sejumlah 586 orang mendampingi 70 puluh ribu masyarakat yang tersebar dima¬sing-masing kecamatan yang ada di seluruh wilayah NTB,” paparnya. Tiap pendam¬ping, lanjutnya, masing-masing mendapat¬kan gaji perbulannya sebesar Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah yang bersumber dari Pemerintah pusat. “Ditam¬bah dari dana APBD I Pemprov NTB, walau nilainya sedikit,” tandasnya. (Joni)
