Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, MA., menga takan penu¬ru¬nan angka ke¬mis-kinan, pengang guran terbuka dan per¬tum bu¬han ekonomi Provinsi NTB telah me¬nunjukkan kondisi lebih baik secara Nasional. Sampai dengan Maret 2012, Angka Kemiskinan telah mengalami penurunan sebesar 5,18 persen dari 23,81 persen di tahun 2008 menjadi 19,67 persen di tahun 2011 dan menurun lagi menjadi 18,63 persen di tahun 2012. Dari sisi pertumbuhan Indek Pembangu¬nan Manusia (IPM), tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Provinsi NTB mencapai pertumbuhan IPM sebesar 0,84 persen per tahun berada pada posisi keenam Nasional.
“Posisi ini mengantarkan daerah kita berada pada kelompok pertumbuhan IPM tinggi di Negeri ini,” kata Zainul Majdi pada saat menyampaikan penjelasan terhadap RAPBD Perubahan TA. 2012, Senin (27/08). Meningkatnya pertumbuhan IPM di NTB, menurut Gubernur, dikarenakan mem¬ baiknya parameter indicator IPM yakni pen¬ di¬dikan, kesehatan dan pertumbu¬han eko¬nomi. Dari Parameter Kesehatan, usia hara¬pan hidup meningkat 0,61 tahun dari 61,50 menjadi 62,11. Angka Kematian ibu menu¬run dari 320 menjadi 280,5 serta angka kematian bayi menurun dari 72 menjadi 66,34. Sementara dari parameter pendidi¬kan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,70 menjadi 6,77. Dan angka putus sekolah setiap jenjang menurun. Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dari 1,17 persen menjadi 0,90 persen pada 2011. Tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah, dari 4,88 persen menjadi 1,88 persen pada 2011. Sedangkan pembelajaran buta aksara meningkat dari 80,10 persen menjadi 97,95 persen pada 2011. Untuk parameter ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat meningkat dari 633.580 rupiah menjadi 639.890 rupiah berada pada rangking tujuh (7) Nasional dan diatas rata-rata Nasional. “Namun demikian, patut menjadi perhatian kita bersama bahwa upaya meningkatkan pertumbuhan IPM ini masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas seluruh pemang¬ku amanah di daerah ini sehingga kedepan dapat lebih meningkat lagi melalui visi pembangunan Terwujudnya NTB yang Beriman dan Berdayasaing. Segenap kita harus sungguh-sungguh mengikhtiarkan dan berjuang mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mensejajarkan diri dengan daerah-daerah yang lebih maju,” cetus pria yang dikenal juga dengan sebutan TGB ini. Meski Gubernur NTB mengaku telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di NTB, namun bagi Fraksi Golkar DPRD NTB, Gubernur NTB harus bisa menjelas¬kan langkah-langkah taktisnya didalam menangani masalah krisis air dan keke¬ringan yang hampir terjadi di sebagian besar wilayah NTB. Krisis air dan kekeringan ini menurut Fraksi Partai Golkar telah menye¬babkan penderitaan bagi para petani dan penduduk di wilayah yang terkena kemarau panjang ini. Dan tentu saja, krisis air ini akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat NTB terutama di pede¬saan yang menjadi kantong kemiskinan. Disamping itu, krisis air dan kemarau pan¬jang ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas sector pertanian yang meru¬pakan sector andalan bagi daerah NTB. Aspek lain yang juga dikritisi oleh Fraksi Partai Golkar yakni efektivitas pemanfaatan pembiayaan yang cukup besar pada program-program unggulan semisal program Bumi Sejuta Sapi (BSS). “Setelah program ini berjalan barulah diketahui ternyata orientasi program adalah bagaimana memperbanyak atau meningkat¬kan kuantitas sapi di bumi NTB, sedangkan tujuan yang hakiki yakni mensejahterahkan masyarakat yang berada di garis kemiskinan justru sulit memperoleh akses terhadap program ini karena dihadang oleh berbagai macam persyaratan,” sorot juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ardany Zulfiqar, SH., pada saat menyampaikan PU Fraksi Partai Golkar, Kamis (30/08). Demikian pula halnya dengan program-program bantuan social yang sepintas sangat menjanjikan untuk menyentuh kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini banyak menyebabkan masyarakat gigit jari karena hampir sebagian besar terkendala oleh persyaratan yang rumit dan proses yang berbelit-belit. Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap keber¬hasilan Gubernur NTB menurunkan angka kemiskinan di NTB. Hanya saja, menurut F-PDI Perjuangan, meski Gubernur mampu meningkatkan pertumbuhan IPM di NTB, akan tetapi peningkatan IPM tersebut belum mampu menaikkan peringkat pertumbuhan IPM NTB secara Nasional. “Karena pada saat IPM kita tumbuh ternyata daerah lain juga mengalami kenai¬kan sehingga secara Nasional peringkat IPM NTB masih jalan di tempat yaitu masih menempati posisi nomor 32 dari 33 Provinsi. Begitu pun dengan parameter peningkatan kemampuan daya beli secara ekonomi, meski terjadi peningkatan namun tidak sebanding dengan inflasi yang mencapai angka 6 persen hingga 8 persen per tahunnya,” ujar jubir F-PDI Perjuangan, Drs. Ruslan Turmuzi. Keberhasilan Gubernur menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen per ta¬hun selama pemerintahan BARU (Bajang-Badrul), telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 24 persen menjadi 18 persen. Tentu saja penurunan angka kemiskinan tersebut secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya rumah tangga miskin yang menerima beras miskin (Raskin). Sehingga secara otomatis, peme¬rintah mengurangi jatah penerima Raskin. “Tapi dalam kenyataannya, Kabupaten/Kota keberatan dengan kurangnya jatah Raskin yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga Pemprov akan mengang¬gar¬kan pada APBD Perubahan TA. 2012. Terhadap permasalahan diatas fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan apakah hal tersebut tidak melanggar UU, mengingat program Raskin adalah program Pempus,” tandas Ruslan. (GA. 211*)
