Belum meratanya penyebaran guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengabdi pada sekolah-sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP maupun SMA sederajat disikapi oleh Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain. Saat menghadiri acara silaturahmi dan pembinaan PNS lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora)
Kabupa¬ten Bima yang dirangkaikan dengan perte¬muan rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kamis (8/3) di halaman kantor dinas tersebut, Bupati berjanji akan melaku¬kan penataan agar semua sekolah dapat dipenuhi tenaga guru yang dibutuhkan. “Da¬lam waktu dekat, akan dilakukan peninjauan penempatan guru di setiap sekolah,” ucap¬nya, sebagaimana dilansir Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan.Ditegaskannya bahwa, penataan guru-guru di semua jenjang ini akan memperhati¬kan aspek wilayah domisili guru. “Dengan peninjauan penyebaran ini akan ada mutasi, tapi diusahakan tidak keluar dari kecamatan asal guru yang bersangkutan,” janjinya lagi. Pada kesempatan itu pula, Ferry sempat menyinggung keberadaan Dinas Dikpora yang merupakan SKPD terbesar di lingkup Pemkab Bima, baik dalam aspek volume pekerjaan maupun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Karena itu, kepada jajaran tenaga struktural dan fungsional yang mengabdi, Bupati berpesan jangan berebutan “lahan”. “Saya melihat masih adanya tumpang tindih tugas, padahal Tupoksi sudah ditetapkan sesuai dengan amanat PP No 41. Kepada Kadis dan Sekretaris Dinas Dikpora saya minta melakukan penataan dan meluruskan tumpang tindih kewenangan ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan,” tekannya.
Seperti dilansir Garda Asakota sebelum¬nya, distribusi guru berstatus PNS di Kabu¬paten Bima, mendesak dilakukan. Pasalnya, ada beberapa sekolah negeri yang belum ada guru negerinya dan nyaris satu sekolah dihuni oleh guru honor dan sukarela.
Pengawas Pembina SMA/SMK Kabu¬pa¬ten Bima, Drs. H. Abdul Muis, mengata¬kan bahwa, penyebaran guru negeri itu penting dilakukan karena tinggal satu bulan lebih siswa harus menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN). “Apalagi, ada beberapa sekolah membutuh¬kan penanggungjawab UN dan UAS. Sebagai pengawas kita tidak bisa menekan guru honor dan sukarela untuk bekerja mak¬simal. Padahal, guru diharapkan sebagai ujung tombak dari peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya di Kelurahan Santi, Jumat (2/3). Satu sisi, kata dia, ada sekolah yang kelebihan guru negeri, tetapi di sisi lain masih banyak yang kekurangan guru, sedangkan guru honor dan sukarela hanya numpang lewat karena sedang menunggu pasar kerja berikutnya. “Jadi kita tak bisa menuntut banyak kepada mereka. Apalagi, mengharapkan hasil maksimal yang bisa diperoleh untuk UN dan UAS nanti,” katanya. Untuk itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima segera menya¬lur¬kan dan mendidtribusikan guru negeri secara merata dan adil agar kualitas pendidikan bias dimaksimalkan.
Menanggapi penegasan Bupati Bima, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, menyambut baik keinginan Bupagi Ferry untuk melakukan pemetaan dan pemerataan guru PNS. Menurutnya, apa yang dilakukan Bupati merupakan perintah lima (5) Menteri (Mendikbud, MenPAN, dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menteri Agama) No 11 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru PNS tertanggal 3 Oktober Tahun 2011 dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2012.
“Juknis peraturan bersama lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS ini, sudah menjadi tugas dewan untuk mengawalnya, terutama komisi terkait,” ucapnya. Diakuinya, secara internal, pihaknya di Komisi IV sudah menyuarakan untuk segera melakukan penataan dan pemerataan guru PNS. “Dan Insya’Allah juga kami ada keinginan untuk memanggil Dikpora dan BKD untuk segera membahas ini,” tandasnya. (GA. 212*)
