Kota Bima, Garda Asakota.-
Lurah Ule, Nakhyar Munkar, S. Pdi., menyinggung ketertinggalan pembangunan di wilayahnya dibanding kelurahan lainnya di Kota Bima. Hal itu diakuinya karena memang kelurahan Ule merupakan kelurahan yang baru dibentuk dua setengah bulan yang lalu sehingga masih minim perhatian yang tentunya banyak pula yang mesti di benahi.
"Bahkan hingga kini kami belum memiliki Kantor Lurah sendiiri," ungkap Lurah saat menerima anggota DPRD Kota Bima Dapil 3 Asakota yang menggelar reses di wilayahnya Lingkungan Tolotongga, Senin (16/12).
Melalui kesempatan reses ini, dirinya sangat berharap para wakil rakyat di Dapil Asakota bisa benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersifat skala prioritas, termasuk dalam ikhtiar memajukan harkat dan martabat kelurahannya. "Agar Kelurahan Ule benar-benar disentuh, terutama dari sektor infrastruktur supaya kita juga bisa mengejar ketertinggalan," harapnya.
Pantauan langsung wartawan, Ule merupakan Kelurahan keempat yang dikunjungi segenap anggota DPRD Kobi Dapil Asakota setelah Kolo, Jatibaru Barat dan Jatibaru Timur dalam rangka menjaring aspirasi melalui reses masa sidang ketiga tahun 2019.
Di kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Rini Anggriani, SE, meminta agar warga masyarakat menyampaikan kebutuhan yang sangat diprioritaskan di tengah-tengah untuk kepentingan publik. Agar bisa diperjuangkan dan direalisasikan pada tahun-tahun anggaran mendatang.
Saat sesi penyampaian aspirasi, warga setempat Jufri menyorot kinerja para wakil rakyat tersebut. Sebab, sudah 12 tahun mereka menunggu realisasi aspirasi soal drainase di lingkungan Mekar Baru. Menurutnya, setiap kali reses dihelat di sekitar lingkungan tersebut, acapkali disampaikan, namun tak pernah diwujudkan.
"Sudah 2 periode aspirasi tentang drainase ini. Di Lingkungan Mekar Baru jika musim hujan selalu digenangi air. Kita minta dibuatkan drainase induk, sampai hari ini belum juga terealisasi," ungkapnya.
Melalui kesempatan yang kesekian kalinya ini, Jufri kembali berharap agar pemerintah bisa melihat kondisi di lingkungan tersebut. Apalagi ditambah saat ini sudah mulai hujan, maka banjir tetap menjadi ancaman bagi warga setempat. "Kalau bisa mohon anggota dewan turun langsung ke Lingkungan Mekar Baru, agar melihat kondisi lapangan," harapnya.
Di tempat yang sama, warga yang lain Ghazali, juga meminta agar drainase di beberapa lingkungan setempat diperbaiki. Karena tidak ada pembuangan jika hujan turun. Selama ini, hanya semangat gotong royong yang menyelesaikan masalah tersebut, tapi hanya sementara, karena solusinya hanya dibuatkan drainase.
"Kami juga menanti Puskesmas, kira-kira kapan bisa direalisasikan. Karena ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat," terangnya.
Ikbal Tanjung, warga tersebut juga mengungkapkan masalah sampah. Klasik memang, tapi penanganan dari pemerintah belum maksimal. Ditambah lagi masih kurangnya kesadaran masyarakat. "Kami membutuhkan bak sampah, mohon ini menjadi atensi serius," pintanya.
Selain itu, dirinya juga meminta dewan memperhatikan soal wabah anjing gila, karena juga menjadi ancaman. Sudah banyak warga yang menjadi korban gigitan anjing tersebut.
Menjawab sejumlah aspirasi tersebut, salah satu nggota dewan Syamsuddin Majid berjanji jika mereka berlima akan bergandengan tangan untuk mencoba memperjuangkan aspirasi ini. Kendati tidak semua aspirasi itu tidak dipenuhi, namun usaha maksimal akan dilakukan.
"Bicara masalah Puskesmas, ini memang menjadi skala prioritas. Karena pelayanan dasar, maka akan dikomunikasikan dan disampaikan ke pemerintah eksekutif," katanya.
Lalu menyinggung soal sampah, duta PAN ini mengakui sering dikeluhkan warga. "Ini akan diupayakan sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah. Begitu juga soal rabies, akan dibicarakan dengan dinas terkait, kami akan terus mendorong agar bisa persoalan ini diatasi," tegasnya.
Anggota dewan yang lain Khalid bin Walid, menjawab soal drainase di Lingkungan Mekar Baru. Diakuinya memang sejak dulu disampaikan, namun belum juga direalisasikan karena terkendala kondisi jembatan yang tinggi, sehingga menyulitkan untuk mengatur pembuangan air. Meski demikian, wakil rakyat Sukri Dahlan memastikan jika usulan drainase tersebut sudah masuk pada APBD tahun 2020. (GA. 003*)
