 |
| Sekda Kota Bima, H. Mukhtar Landa. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Pemkot Bima saat ini disinyalir tengah mengalami defisit anggaran APBD tahun anggaran 2019 yang terbilang cukup tinggi yakni sebesar Rp18 Milyar. Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang sudah ditetapkan kedalam APBD 2019 terancam gagal karena akan dilakukan pemangkasan atau penundaan realisasinya di tahun ini.
Sekda Kota Bima, H. Mukhtar Landa, MH, yang dikonfirmasi wartawan mengakui terjadinya defisit anggaran di tubuh Pemkot Bima saat ini. "Ada selisih Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang dicatat dalam APBD 2019 sebesar Rp133 Milyar dengan hasil LHP BPK sebesar Rp115 Milyar, sehingga defisit Rp18 Milyar," ungkapnya kepada Garda Asakota, Senin (29/7).
Namun saat ditanya lebih lanjut, Sekda mempersilahkan wartawan untuk menanyakan hal detailnya ke Bappeda dan Litbang Kota Bima karena saat ini dirinya sedang berada di luar daerah. "Supaya lebih jelasnya, silahkan ke Bappeda," sahutnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima H. Fahrunroji, M.AP, yang dikonfirmasi wartawan juga mengakui bahwa Pemkot Bima saat ini mengalami defisit anggaran yang mencapai angka sebesar Rp18 Milyar. "Defisit APBD 2019, angkanya sebesar Rp18 Milyar," akunya kepada Garda Asakota, Senin (29/7).
Menurutnya, defisit anggaran ini dipicu dua hal. Yang pertama adalah ada capaian pendapatan yang tidak tercapai yakni dana bagi hasil sebesar Rp28 milyar yang seharusnya ditransfer oleh pemerintah Pusat tapi sampai dengan per 31 Desember tahun 2018 dana tersebut tidak kunjung terealisasi.
Kemudian yang kedua adalah adanya target sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD Kota Bima sebesar Rp133 Milyar ternyata setelah dihitung oleh BPK Silpa hanya sebesar Rp115 Milyar. "Ini bisa saja terjadi karena over estimate dalam perhitungan Silva ini, yang namanya saja prediksi jadi bisa saja meleset," katanya.
Terpaksa untuk menyiasati terjadinya defisit anggaran ini Pemerintah Kota paling tidak akan menunda dulu sejumlah program-program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
"Jelas akan ada penundaan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan ini harus dilakukan. Sebab kalau tidak begitu, dari mana kita bisa melakukan pembayaran kegiatan pembangunan," tegasnya seraya menyebutkan beberapa item program yang akan ditunda atau dipangkas nantinya adalah bisa saja diambil dari pos-pos belanja modal, belanja pegawai dan lainnya ini. "Untuk itu sedang kita lakukan analisis. Kita akan melakukan rasionalisasi di dalam APBD Perubahan 2019," tandasnya singkat. (GA. 212*)
