Header Ads

Wagub Rohmi Kritisi Sejumlah Pemberitaan Media


Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, didampingi Plt Karo Humas Setda Provinsi NTB, Najamuddin S.Sos., Kadiskominfotik, Kalak BPBD, Kepala KLH, Kadikes dan Kepala Peternakan NTB, saat silaturrahmi dan konpers dengan pekerja media di Gedung Sangkareang, Rabu 06 Februari 2019.

Mataram, Garda Asakota.-

Keberadaan media informasi sebagai salah satu jembatan komunikasi bagi publik menjadi suatu hal yang sangat penting saat sekarang ini. Apalagi ketika suatu informasi itu disajikan secara berimbang, objektif dan apa adanya, maka informasi akan menjadi suatu hal yang berguna sebagai problem solving yang efektif.

Hanya saja, pada beberapa praktik penyajian informasi, khususnya media massa sebagai lokomotif informasi publik, kerap dikeluhkan adanya sejumlah penyajian informasi publik yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi.

"Kadang-kadang, berita itu juga, tidak seperti apa yang terjadi. Banyak juga hal-hal yang miss. Entah mungkin karena yang menyampaikannya kurang lengkap. Ataukah yang mendengarnya itu, menafsirkannya secara berbeda," sorot Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, saat menggelar acara silaturrahmi dengan sejumlah awak media di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu 06 Februari 2019.

Dalam menulis suatu informasi, Wagub Rohmi, berharap para Jurnalis dapat menulis suatu Informasi atau berita itu dengan apa adanya. 

"Sebab informasi itu termasuk juga mengedukasi masyarakat," harapnya.

Pihaknya juga melihat adanya penyajian judul pemberitaan yang wah atau fantastis, menyita perhatian publik, tapi antara judul dan isinya terkadang tidak ada kesesuaian. 

"Tidak semua sih pemberitaan seperti itu. Tapi ada juga sih berita-berita yang tidak sesuai antara judul dengan isi. Contoh beberapa waktu lalu tertulis judul berita "Rekening masyarakat terancam diblokir". Setelah saya baca berita itu, saya jadi bertanya, diblokir karena apa?. Ternyata maksudnya setelah Pokmas bekerjasama dengan pengusaha, rekeningnya diblokir untuk dikendalikan agar Pokmas tidak bisa mencairkan uangnya sendiri sebelum progres pekerjaannya terukur dengan baik. Jadi, antara judul berita dan isinya, gak nyambung," sorot Wagub Rohmi.

Wagub Rohmi sangat berharap agar informasi yang tersajikan ke ruang publik itu dapat membuat masyarakat itu tenang. "Jangan kita jadikan bencana ini sebagai komoditas politik. Kasihan masyarakat. "Oleh karenanya, saya berharap penyajian informasi itu, apa adanya saja, mulai dari pemilihan judulnya, isinya. Apalagi kepercayaan publik terhadap kita juga sangat ditentukan oleh image," harap Ibu Wagub.

Pemerintah menurutnya butuh untuk tetap dikritisi, namun sifatnya proporsional. 

"Jangan juga membuat kesan seperti menulis soal Rabies di Dompu di headlines seolah menggenaralisir terjadi di NTB. Kalau seperti itu kesannya, nanti siapa yang mau masuk ke NTB. Menjadi tanggungjawab kita semua menjadikan NTB ini aman dan nyaman untuk dikunjungi," harap Ibu Wagub seraya menyebut salah satu nama media ternama di Lombok yang suka menulis berita dengan judul yang wah.

Selain mengkritisi penyajian pemberitaan di media cetak, Wagub Rohmi juga memberikan apresiasinya terhadap sejumlah pemberitaan positif yang tersajikan disejumlah media cetak dan online. "Alhamdulillah sudah banyak membantu program-program pemerintah," pujinya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ajeng Rosalinda Motimori, memberikan apresiasi terhadap Pemda Provinsi NTB yang telah banyak membuka akses informasi kepada publik dengan seluas-luasnya baik melalui Acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, PRCC (Publik Relation Command Center), NTB Care. 

"Sangat terlihat adanya semangat Pemda dalam penyampaian informasi yang benar kepada publik," ujar Ajeng.

Dalam sejumlah kasus seperti Rehab dan rekon serta informasi tentang Rabies, Ajeng berharap adanya sikap pro aktif dari instansi terkait dalam memberikan informasi kepada para jurnalis. "Sebab para jurnalis ini adalah penyampai informasi pertama kepada masyarakat dan informasinya diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sehingga harus ada kesiapan dan pro aktif dari instansi ini untuk menyampaikan informasi yang benar," harapnya.

Sementara itu, Pimpinan Media Garda Asakota, Imam Ahmad, berharap agar Pemda dapat bersikap responsif terhadap para pekerja media yang ingin mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan guna menghindari terjadinya informasi yang negatif kepada masyarakat.

"Disini yang harus diperbaiki itu adalah sikap atau cara pejabat publik itu sendiri yang harus bersikap responsif dan harus berani menyampaikan problem solving ketika ada suatu persoalan yang muncul saat ditanyai wartawan. Terkadang informasi yang dianggap keras itu adalah bagian dari upaya jurnalis untuk memecut semangat bekerja para pemangku kebijakan untuk mengatasi persoalan yang muncul ditengah-tengah publik," tandasnya. (GA. 211*).

No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.