Header Ads

Kadinsos Provinsi NTB Kritik Data Kemiskinan Dalam PU Fraksi Partai Golkar


Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik.

Mataram, Garda Asakota.-

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik, mengkritisi terkait dengan data persentase angka kemiskinan di Provinsi NTB yang dilansir oleh Fraksi Partai Golkar DPRD NTB saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksinya terhadap Raperda RPJMD 2018-2023, pada Rabu 07 November 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB.

Menurutnya, peresentase angka kemiskinan di NTB pada tahun 2017 bukan sebesar 17,25 % sebagaimana yang dibacakan oleh F PG saat menyampaikan PU Fraksi tersebut. Akan tetapi menurutnya sesuai dengan data kemiskinan yang dirilis oleh BPS NTB di situs ntb.bps.go.id bahwa jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2017 mencapai angka 748,12 ribu  orang atau sekitar 15,05 %.

“Jika dilihat dalam periode Maret 2017 hingga September 2017, jumlah penduduk miskin berkurang 45,66 ribu orang atau sekitar 1,02 persen. Sepertinya angka yang disodorkan F PG yakni sekitar 17,25 % itu salah,” kritik Ahsanul Halik melalui salah satu grup What’s Up, Kamis 08 November 2018.

Menurutnya, yang perlu diluruskan itu adalah kesalahan persentase angka kemiskinan yang disodorkan oleh F PG sebesar 17,25 % itu, semestinya angka yang benar itu adalah 14,75 %. 

“Yang perlu diluruskan itu pada tahun 2017 pada angka 17,25 % itu dan jelas itu salah. Pasca gempa, BPS belum ada release angka dan prosentase kemiskinan terbaru. Tentu bisa jadi ada penambahan jumlah masyarakat miskin pasca terjadinya bencana gempa, tapi kita tidak bisa menduga-duga seberapa besar angkanya sebelum BPS mengeluarkan release resmi,” timpalnya.

Menanggapi kritikan Kadis Sosial Provinsi NTB ini, Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Bahtiar, mengungkapkan bahwa angka persentase sebesar 17,25 % itu didasari pada angka yang disampaikan oleh Gubernur NTB Periode sebelumnya, Dr M Zainul Majdi, pada Laporan akhir tahun LKPJ Provinsi NTB pada sekitar April 2018.

“Saya ambil data itu dari penyampaian LKPJ akhir masa periode kepemimpinan Gubernur dan Wagub NTB, TGB-Amin, sekitar April 2018. Jadi itu mungkin ada perbedaannya. Kepemimpinan sebelumnya pada saat itu menargetkan ingin menurunkan angka kemiskinan tersebut, sementara dari beberapa indikator yang ditetapkan ada sejumlah indikator yang tidak tercapai. Jadi benar angka 17,25 % itu didasari pada Laporan Akhir Tahun Periode saat itu,” terang Bahtiar.

Pihaknya mengajak Kadis Sosial NTB agar sama-sama membuka data tersebut agar bisa mendapatkan kejelasannya. “Apalagi saya kan pegang data itu,” imbuhnya. (GA. 211*).

Baca juga berita terkait :

http://www.gardaasakota.com/2018/11/penurunan-angka-kemiskinan-di-ntb-masih.html


No comments

elshandy creative. Powered by Blogger.