Kota Bima, Garda Asakota.-
Asisten II Setda Kota Bima Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS, membuka kegiatan ekspos/presentasi Draft Akhir Rencana Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pulau Sumbawa Berbasis Daya Dukung Lingkungan Selasa, 13 November 2018, di aula Kantor Walikota Bima. Acara ini diikuti sebanyak 33 orang peserta diantaranya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Dr. Fathoni, Bappeda Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa, DLH Kabupaten/Kota se-pulau Sumbawa, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa, Dinas PUPR Kota/Kabupaten se-Pulau Sumbawa, Bappeda Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Dodokan Moyosari, Balai Taman Nasional Gunung Tambora, BKPG Maria Donggomasa, BKPH Tambora, BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompo Waworada, BKPH Ampang Riwo Soromadi, BKPH Ropang, BKPH Orong Telu Brang Beh, BKPH Puncak Ngengas Batulanteh, dan BKPH Ampang Plampang.
Menurut laporan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Drs. Rijaluzzaman, salah satu hasil penting dalam hasil kajian ini adalah bahwa rencana penambahan perluasan lahan jagung sebesar 400.000 hektar di Pulau Sumbawa secara teoritis dapat dipenuhi.
Hasil kajian menunjukkan potensi penambahan luas lahan pertanian semusim (Zona 1-Zona 2) sesuai dengan daya dukung lahannya di Pulau Sumbawa maksimal sebesar 461.447,11 ha. Namun demikian, ada beberapa tantangan dalam penerapannya yaitu perlunya verifikasi lapangan, ketepatan spasial lokasi penanaman di lapangan sesuai perencanaan, serta penerapan teknik/teknologi untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas dan daya dukung sumber daya lahan.
Masyarakat cenderung memanfaatkan lahan yang mudah aksesibilitasnya, dekat dengan pemukiman, dan pengerjaaannya mudah. Bahkan, berdasarkan penutupan lahan di kawasan hutan, 70.000 ha kawasan hutan terkonversi menjadi pertanian lahan kering. "Jika penyusunan rencana pengelolaan sumber daya lahan Pulau Sumbawa berbasis daya dukung lingkungan hidup ini sudah selesai, kami harapkan Kabupaten/Kota sudah pula menyelesaikan dokumen KLHS", ujar Kepala P3E Bali dan Nusra.
Asisten II Setda Kota Bima menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya lahan merupakan isu pokok dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Dijelaskannya, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini juga tidak lepas dari akibat belum optimalnya pengelolaan sumber daya lahan seperti penyalahgunaan lahan bantaran sungai sebagai kawasan permukiman serta alih fungsi daerah tangkapan air di kawasan hulu sebagai lahan pertanian. Salah satu dampaknya adalah pada musim hujan sangat berisiko terjadi banjir sementara pada musim kemarau terjadi kekurangan air bersih. "Kondisi ini harus kita sikapi dengan bijak, yaitu dengan menyusun perencanaan daerah yang berbasis lingkungan hidup", ujar Asisten II. (GA. 212*)
