 |
| Ririn Kurniawati, ST, MT. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Aksi protes Kelompok KPA (Kelompok Pemanfaat Air) Lingkungan Panggi Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima melayangkan nada keberatan atas proyek pengeboran air dari Pemkot Bima yang saat ini tengah masuk dalam tahap pengerjaan, mendapat tanggapan dari Kadis PUPR melalui Kepala Bidang Cipta karya Dinas PUPR Kota Bima, Ririn Kurniawati, ST, MT. Ririn yang dikonfirmasi wartawan, Sabtu (26/5) justru mempertanyakan Kelompok Pemanfaat Air (KPA) mana yang menolak dan keberatan dengan hadirnya proyek pengeboran air yang masuk ke Lingkungan Panggi saat ini, padahal di sisi lain pihaknya sudah mengantongi nama-nama warga calon penerima manfaat yang membutuhkan air di lokasi yang berbeda dengan tahun lalu yang memang belum mendapat Akses air bersih.
"Terus terang saya kaget dengan laporan ini karena berdasarkan info yang kami cek di lapangan justru masyarakat sangat bersyukur dengan program ini. Jangan sampai penolakan ini merugikan masyarakat lainnya yang masih membutuhkan air," ujarnya kepada wartawan.
Dia menegaskan bahwa, proyek ini tidak akan tumpang tindih seperti yang disampaikan sebagian warga karena lokasi yang ditentukan itu sudah ada nama penerimanya. "Jadi tidak mungkin kita asal hadirkan proyek itu. Kalau semua kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi semua di wilayah ini maka kami jelas tak akan bangun lagi karena masih banyak wilayah lain yang membutuhkannya," cetusnya.
Kembali dia menegaskan bahwa proyek ini tidak ada kaitannya dengan KPA yang dulu karena lokasinya berbeda serta nama-nama penerima manfaat juga berbeda. "Jadi nggak mesti KPA tersebut yang menentukan bisa tidaknya proyek pengeboran air ini masuk atau tidak karena semuanya tergantung sungguh kepada kesepakatan masyarakat yang membutuhkan air sebagai penerima manfaat," pungkasnya.
Sebelumnya, KPA Lingkungan Panggi Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima melayangkan nada keberatan atas proyek pengeboran air dari Pemkot Bima yang saat ini tengah masuk dalam tahap pengerjaan. Surat keberatan ini, kata Ketua KPA, Syamsul Yasin, dilayangkan bukan tanpa alasan karena selama ini masalah air di lingkungan pihaknya sudah tertangani dengan baik. "Karena masyarakat sudah membentuk yang namanya KPA yang di dalamnya juga di terapkan pungutan untuk biaya perawatan sarana prasarana air bersih yang dikelola oleh KPA itu sendiri," jelasnya kepada wartawan, Jumat (25/5).
Diakuinya, kalau sekarang muncul proyek pengeboran air baru pemerintah Kota Bima melalui Dinas PUPR-nya maka jelas akan menimbulkan banyak dampak diantaranya adalah jika pengeboran baru maka menimbulkan tumpang tindih dengan sarana prasarana air bersih yang sudah ada kemudian Pengeboran Air Bor Dalam itu memiliki resiko kegagalan terutama yang berkaitan dengan biaya operasional yang tinggi dan dampak terburuknya adalah bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat karena akan terjadi pengelompokan masyarakat dan cenderung melabrak tatanan sosial.
"Karena itulah kami meminta kepada Dinas PUPR Kota Bima untuk membatalkan proyek tersebut atau merencanakan kembali untuk di koneksikan dengan sarana prasarana yang ada lagipula jikapun ada proyek air di lingkungan Panggi yang paling tepat adalah bukan pengeboran tapi program rehabilitasi dan peningkatan sarana yang air bersih yang telah ada," pungkasnya dalam surat pernyataan yang juga dirilis resmi oleh Pembina KPA Kelurahan Panggi, Lukman AB, dalam akun FB-nya. (GA. 003*)
