 |
| Lukman AB |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kehadiran proyek pengeboran air di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, kini menjadi polemik. Pasalnya, setelah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR menjelaskan urgensi dan prosedur masuknya proyek tersebut, Pembina KPA Kelurahan Panggi, Lukman AB, justru balik mengkiritsinya. "Menarik sekali Ririn Kurniawati, ST, MT. Saya yang justru bertanya ke ibu Ririn, dia paham prosedur nggak, kapan dia sosialisi dengan masyarakat terkait dengan hadirnya proyek pengeboran air tersebut?," ucap Lukman AB, kepada wartawan, Minggu (27/5).
Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, Ririn yang mewakili Kadis PUPR, Sabtu (26/5) justru mempertanyakan Kelompok Pemanfaat Air (KPA) mana yang menolak dan keberatan dengan hadirnya proyek pengeboran air yang masuk ke Lingkungan Panggi saat ini, padahal di sisi lain pihaknya sudah mengantongi nama-nama warga calon penerima manfaat yang membutuhkan air di lokasi yang berbeda dengan tahun lalu yang memang belum mendapat Akses air bersih. "Terus terang saya kaget dengan laporan ini karena berdasarkan info yang kami cek di lapangan justru masyarakat sangat bersyukur dengan program ini. Jangan sampai penolakan ini merugikan masyarakat lainnya yang masih membutuhkan air," ujarnya dilansir media ini sebelumnya.
Pernyataan Kabid Cipta Karya ini semakin menguatkan dugaan pihaknya bahwa ada kepentingan lain dibalik proyek ini. Untuk diketahui bahwa, KPA Kelurahan Panggi telah berdiri sejak tahun 2012 khusus mengangani Air Bersih di lingkungan Panggi. Jika ada kelompok masyarakat lain yang mengajukan program ke pemerintah, kata dia, semestinya ibu pejabat ini paham akan Tupoksinya. "Saya pribadi jadi tambah meyakini bahwa proyek ini dihadirkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi yang disampaikan ibu pejabat ini bahwa ada sejumlah nama penerima manfaat dari proyek tersebut. Artinya potensi konflik sosial yang saya sampaikan akan benar-benar terjadi karena ada pengelompokan masyarakat dalam sekat-sekat tertentu untuk kepentingan tertentu," cetusnya. Untuk itu pihaknya tetap akan menolak proyek itu jika dimaksudkan untuk melayani kelompok tertentu. (GA. 212*)
