Kota Bima, Garda Asakota.-
Maraknya konflik sosial di tengah masyarakat belakangan ini telah mencapai taraf mengkhawatirkan dan meresahkan berbagai kalangan. Bukan hanya di beberapa Desa Kabupaten Bima yang dilanda konflik antar desa, di Kota Bima-pun kebiasaan buruk ini sudah menjalar seperti konflik terbaru antara warga Tanjung dan Dara.
Bahkan saking parahnya kondisi sosial, konflik warga ini menggunakan senjata rakitan baik laras panjang maupun sejenis pistol berpeluru kelereng yang dikuasai secara bebas oleh warga masyarakat.
Kondisi ini tentu saja mengundang keprihatinan dan keresahan Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin. Di sela-sela memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-69 Kementerian Agama di Lapangan Merdeka, Sabtu (3/1), Walikota menawarkan ide membuat sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keamanan tentang Kearifan Lokal. Raperda ini, kata dia, selain mengatur anak-anak yang berkeliaran di tengah malam, juga mengatur senjata-senjata rakitan yang dibuat dan dipegang secara bebas oleh masyarakat. “Masyarakat sekarang hampir semuanya ingin memiliki senjata rakitan. Oleh karena itu, kita perlu membuat aturan, tidak boleh ada senjata rakitan apapun di atas rumah, senjata permainan apapun di atas rumah,” ungkap Walikota disambut positif para peserta upacara HAB ke-69 Kemenag.
Walikota secara tegas menyatakan keinginannya setelah sebelumnya melakukan urung-rembuk dengan Kapolres Bima Kota dan Dandim 1608. “Silahkan masyarakat kalau mau buat senjata rakitan untuk membunuh babi dan menjaga perkebunan, senjatanya disimpan di atas gunung.
Tidak perlu ada di rumah masyarakat atau dikampung-kampung,” katanya. Agar idenya itu bisa berjalan maksimal, Walikota berharap kepada segenap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama guru-guru, untuk memberikan masukan-masukannya. “Para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, terutama guru-guru, berikan masukan,” ajaknya.
Sementara itu, Dandim 1608, Letkol (Inf) Tommy Ferry, memuji langkah positif yang disampaikan oleh Pemkot Bima dalam hal ini Walikota Bima. “Ini suatu hal yang positif. Intinya, Perda itu mengatur bagaimana kita semua akan bersikap mengambil tindakan-tindakan keamanan dan situasi wilayah,” katanya. Diakuinya, setiap wilayah bisa membuat Perda sendiri, membuat hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka sebuah kebijakan. “Dan itu nanti akan kita rapatkan bersama FKPD, dipimpin Walikota,” terangnya. Dandim menambahkan, dengan adanya rencana pembentukan Perda ini, masyarakat lantas tidak terlalu befikir bahwa semua masyarakat memiliki senjata. “Kan tidak seperti itu. Seperti dikemukakan oleh pak Walikota Bima, tujuan utama masyarakat membuat senjata rakitan untuk keperluan perkebunan.
Tapi ada saja pihak-pihak atau oknum masyarakat yang meniatkan untuk tujuan kriminal, dan ini harus dicegah, dan kita akan melakukan langkah-langkah secara terpadu. Kita himbau ke masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah warga supaya mau menyerahkan senjatanya,” imbuhnya.
Hal senada juga dikomentari oleh Kepala Kemenag Kota Bima, Drs. H. Syahrir, M. Si. Kepada wartawan, secara tegas juga mendukung langkah Walikota Bima yang dinilainya sangat positif. “Itu merupakan langkah konkrit yang sifatnya konstruktif dalam rangka menciptakan kemanana yang kondusif,” ujarnya.
Pihaknya sangat berharap di Kota Bima tercipta keamanan yang kondusif, tanpa adanya upaya provokatif yang dapat mengakibatkan keresahan dan konflik berkepanjangan. “Makanya dalam rangka menjaga suasana kondusif itulah, jajaran Kemenang mendukung sepenuhnya gagasan Walikota Bima,” tegasnya.
Menyikapi mencuatnya konflik sosial di tengah masyarakat, pihaknya mengaku sudah menyampaikan surat kepada pengurus masjid maupun khatib se-Kota Bima, agar mengisi khutbah Jumatan dengan materi ajakan menjaga kekompokan dan persaudaraan antara sesama.
“Alapagi Islam mengharamkan adanya pertumpahan darah ataupun konflik antar sesama. Dan ini kita sudah himbau kepada seluruh pengurus masjid maupun khatib untuk memasukan materi-materi khutbah yang berisi ajakan persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Karena kita semua memiliki tanggung-jawab menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Bima yang kita cintai ini,” tandas H. Syahrir. (GA. 212*)
Maraknya konflik sosial di tengah masyarakat belakangan ini telah mencapai taraf mengkhawatirkan dan meresahkan berbagai kalangan. Bukan hanya di beberapa Desa Kabupaten Bima yang dilanda konflik antar desa, di Kota Bima-pun kebiasaan buruk ini sudah menjalar seperti konflik terbaru antara warga Tanjung dan Dara.
Bahkan saking parahnya kondisi sosial, konflik warga ini menggunakan senjata rakitan baik laras panjang maupun sejenis pistol berpeluru kelereng yang dikuasai secara bebas oleh warga masyarakat.
Kondisi ini tentu saja mengundang keprihatinan dan keresahan Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin. Di sela-sela memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-69 Kementerian Agama di Lapangan Merdeka, Sabtu (3/1), Walikota menawarkan ide membuat sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keamanan tentang Kearifan Lokal. Raperda ini, kata dia, selain mengatur anak-anak yang berkeliaran di tengah malam, juga mengatur senjata-senjata rakitan yang dibuat dan dipegang secara bebas oleh masyarakat. “Masyarakat sekarang hampir semuanya ingin memiliki senjata rakitan. Oleh karena itu, kita perlu membuat aturan, tidak boleh ada senjata rakitan apapun di atas rumah, senjata permainan apapun di atas rumah,” ungkap Walikota disambut positif para peserta upacara HAB ke-69 Kemenag.
Walikota secara tegas menyatakan keinginannya setelah sebelumnya melakukan urung-rembuk dengan Kapolres Bima Kota dan Dandim 1608. “Silahkan masyarakat kalau mau buat senjata rakitan untuk membunuh babi dan menjaga perkebunan, senjatanya disimpan di atas gunung.
Tidak perlu ada di rumah masyarakat atau dikampung-kampung,” katanya. Agar idenya itu bisa berjalan maksimal, Walikota berharap kepada segenap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama guru-guru, untuk memberikan masukan-masukannya. “Para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, terutama guru-guru, berikan masukan,” ajaknya.
Sementara itu, Dandim 1608, Letkol (Inf) Tommy Ferry, memuji langkah positif yang disampaikan oleh Pemkot Bima dalam hal ini Walikota Bima. “Ini suatu hal yang positif. Intinya, Perda itu mengatur bagaimana kita semua akan bersikap mengambil tindakan-tindakan keamanan dan situasi wilayah,” katanya. Diakuinya, setiap wilayah bisa membuat Perda sendiri, membuat hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka sebuah kebijakan. “Dan itu nanti akan kita rapatkan bersama FKPD, dipimpin Walikota,” terangnya. Dandim menambahkan, dengan adanya rencana pembentukan Perda ini, masyarakat lantas tidak terlalu befikir bahwa semua masyarakat memiliki senjata. “Kan tidak seperti itu. Seperti dikemukakan oleh pak Walikota Bima, tujuan utama masyarakat membuat senjata rakitan untuk keperluan perkebunan.
Tapi ada saja pihak-pihak atau oknum masyarakat yang meniatkan untuk tujuan kriminal, dan ini harus dicegah, dan kita akan melakukan langkah-langkah secara terpadu. Kita himbau ke masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah warga supaya mau menyerahkan senjatanya,” imbuhnya.
Hal senada juga dikomentari oleh Kepala Kemenag Kota Bima, Drs. H. Syahrir, M. Si. Kepada wartawan, secara tegas juga mendukung langkah Walikota Bima yang dinilainya sangat positif. “Itu merupakan langkah konkrit yang sifatnya konstruktif dalam rangka menciptakan kemanana yang kondusif,” ujarnya.
Pihaknya sangat berharap di Kota Bima tercipta keamanan yang kondusif, tanpa adanya upaya provokatif yang dapat mengakibatkan keresahan dan konflik berkepanjangan. “Makanya dalam rangka menjaga suasana kondusif itulah, jajaran Kemenang mendukung sepenuhnya gagasan Walikota Bima,” tegasnya.
Menyikapi mencuatnya konflik sosial di tengah masyarakat, pihaknya mengaku sudah menyampaikan surat kepada pengurus masjid maupun khatib se-Kota Bima, agar mengisi khutbah Jumatan dengan materi ajakan menjaga kekompokan dan persaudaraan antara sesama.
“Alapagi Islam mengharamkan adanya pertumpahan darah ataupun konflik antar sesama. Dan ini kita sudah himbau kepada seluruh pengurus masjid maupun khatib untuk memasukan materi-materi khutbah yang berisi ajakan persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Karena kita semua memiliki tanggung-jawab menjaga Kamtibmas di wilayah Kota Bima yang kita cintai ini,” tandas H. Syahrir. (GA. 212*)
