Mataram, Garda Asakota.-
Kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah kabupaten Dompu Tahun 2011 silam yang merugikan uang Negara Rp2,3 Milyar kini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN) Tipikor Mataram, Senin lalu (5/1).
Dalam kasus tersebut telah ditetapkan lima (5) orang tersangka, tiga diantaranya telah ditahan dan kesemuanya itu merupakan pejabat teras yang ada di Pemkab Dompu.
Kasus inipun menjadi perhatian bagi sejumlah kalangan, terutama bagi masyarakat Dompu yang ada di Mataram, apalagi dalam persidangan itu Hakim turut menghadirkan Bupati Dompu, H. Bambang H Yasin, sebagai saksi.
Ketua Gerakan Anti Korupsi (GerakNTB), Firman M. Pd, kepada Garda Asakota mengatakan, kasus ini sebenarnya telah lama dilaporkan oleh element masyarakat ke Polres Dompu, namun dinilainya penananganannya terkesan tidak transparan. Hampir setahun lebih kelima orang ini ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak juga ditahan dan dibiarkan bebas berkeliaran.
“Menyikapi hal itu kami dari Gerak NTB mendatangi Mapolda NTB agar segera menginstruksikan Polres Dompu serius menuntaskan kasus tersebut, dan Alhamdulillah Polda NTB merespon dengan cepat laporan kami tersebut, dan hari ini sudah ada buktinya,” beber Firman.
Menurutnya, kasus ini berawal dari adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukakan audit terhadap Keuangan Pemkab Dompu pada tahun 2011. Oleh BPK ditemukan adanya aliran dana sebesar Rp2,3 Milyar yang diduga tidak jelas peruntukannya. Pihaknya menginginkan agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan pihak Pengadilan untuk serius menuntaskan dan menangkap siapa-siapa saja yang terlibat didalamnya, karena hal ini dinilainya telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Dompu. “Anggaran yang besar tersebut kalau digunakan untuk kesejateraan masyarakat pasti luar biasa manfaatnya, namun lantaran dirampok oleh mereka yang haus akan harta menyebabkan rakyat menjadi miskin,” ujar aktivis yang dikenal Vokal tersebut. Dia berharap peranan aparat penegak hukum untuk membongkar skandal dan mafia dalam kasus ini. “Bongkar dalang intelektualnya,” desak Firman. (GA. Joni*)
