Kota Bima, Garda Asakota.-
Pemkot Bima melalui Asisten III Setda Kota Bima, Dr. Ir. H. Syamsuddin MS, men¬janjikan pada minggu ini akan membentuk tim untuk mengumpulkan fakta dan me¬manggil oknum staf Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur, Sr, yang diduga mencerai¬kan isteri sahnya tanpa alasan yang jelas hanya untuk menikahi seseorang.
Sikap ini diambil Pemkot Bima menyusul kedatangan puluhan warga Jatibaru ke Pemerintah Kota Bima, Jumat (9/9), yang menyuarakan agar oknum PNS tersebut dipecat secara tidak terhormat. Saat itu puluhan warga Jatibaru diterima di aula rapat Pemkot Bima oleh Assisten III, Dr. Ir. H. Syamsudin MS, didampingi Inspektur Inspektorat, Achmad Fathoni SH, dan bebe¬rapa pejabat dari Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kita akan bentuk tim yang terdiri dari Inspek¬torat, BKD, dan Dikes, untuk membuat berita acara perkara,” ucap Asisten III.
Menurutnya, semua data yang dikum¬pulkan tim akan disesuaikan dengan per¬aturan pemerintah No.10 tahun 1983 junto peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 tentang tata cara perceraian pegawai negeri sipil. Dr. Syamsuddin meminta warga masyarakat agar mempercayakan penanga¬nan kasus itu kepada pihaknya.
Sementara itu, M. Humais, selaku perwakilan warga Jatibaru, mengungkapkan bahwa, Sr, disinyalir telah meninggalkan isteri pertamanya, Nrn, tanpa ada sebab dan alasan yang jelas. Bahkan menurutnya, surat cerai yang dilayangkan oleh Sr di Pengadilan Agama Bima diragukan keabsahannya. Mereka menduga Sr melakukan hal itu karena terlibat hubungan ‘serius’ dengan perempuan lain yang diketahui adalah masih kerabat dekat mantan isterinya. “Alasan Sr (sambil menyebut nama lengkap, red) karena isteri pertamanya berangkat menjadi TKW ke Arab Saudi tanpa seijin dia, itu tidak benar. Malah dia sendiri yang meng¬antar isterinya tersebut,” cetusnya.
Di lain pihak, mantan suami dari isteri yang dinikahi Sr, mengungkapkan bahwa, pada tahun 2009 silam, dirinya telah mela¬porkan masalah ini kepada semua pihak, termasuk kepolisian, BKD, Inspektorat mau¬pun dinas terkait. “Namun kini hasilnya tidak pernah memuaskan. Untuk itu saya meminta dengan hormat agar oknum PNS ini segera dipecat secara tidak terhormat,” teriaknya berapi-api. (GA. 334*)
Pemkot Bima melalui Asisten III Setda Kota Bima, Dr. Ir. H. Syamsuddin MS, men¬janjikan pada minggu ini akan membentuk tim untuk mengumpulkan fakta dan me¬manggil oknum staf Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur, Sr, yang diduga mencerai¬kan isteri sahnya tanpa alasan yang jelas hanya untuk menikahi seseorang.
Sikap ini diambil Pemkot Bima menyusul kedatangan puluhan warga Jatibaru ke Pemerintah Kota Bima, Jumat (9/9), yang menyuarakan agar oknum PNS tersebut dipecat secara tidak terhormat. Saat itu puluhan warga Jatibaru diterima di aula rapat Pemkot Bima oleh Assisten III, Dr. Ir. H. Syamsudin MS, didampingi Inspektur Inspektorat, Achmad Fathoni SH, dan bebe¬rapa pejabat dari Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kita akan bentuk tim yang terdiri dari Inspek¬torat, BKD, dan Dikes, untuk membuat berita acara perkara,” ucap Asisten III.
Menurutnya, semua data yang dikum¬pulkan tim akan disesuaikan dengan per¬aturan pemerintah No.10 tahun 1983 junto peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 tentang tata cara perceraian pegawai negeri sipil. Dr. Syamsuddin meminta warga masyarakat agar mempercayakan penanga¬nan kasus itu kepada pihaknya.
Sementara itu, M. Humais, selaku perwakilan warga Jatibaru, mengungkapkan bahwa, Sr, disinyalir telah meninggalkan isteri pertamanya, Nrn, tanpa ada sebab dan alasan yang jelas. Bahkan menurutnya, surat cerai yang dilayangkan oleh Sr di Pengadilan Agama Bima diragukan keabsahannya. Mereka menduga Sr melakukan hal itu karena terlibat hubungan ‘serius’ dengan perempuan lain yang diketahui adalah masih kerabat dekat mantan isterinya. “Alasan Sr (sambil menyebut nama lengkap, red) karena isteri pertamanya berangkat menjadi TKW ke Arab Saudi tanpa seijin dia, itu tidak benar. Malah dia sendiri yang meng¬antar isterinya tersebut,” cetusnya.
Di lain pihak, mantan suami dari isteri yang dinikahi Sr, mengungkapkan bahwa, pada tahun 2009 silam, dirinya telah mela¬porkan masalah ini kepada semua pihak, termasuk kepolisian, BKD, Inspektorat mau¬pun dinas terkait. “Namun kini hasilnya tidak pernah memuaskan. Untuk itu saya meminta dengan hormat agar oknum PNS ini segera dipecat secara tidak terhormat,” teriaknya berapi-api. (GA. 334*)
