Kota Bima, Garda Asakota.-
Proyek pengadaan air permukaan teruntuk bagi pemilik kebun di Lingkungan Tolotongga Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima diduga dikerjakan asal-asalan tanpa adanya pengawasan serius dari instansi terkait. Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan bahwa pengerjaan pengadaan air permukaan dengan panjang pipa sekitar 2000 meter itu dikerjakan pada awal bulan Juli lalu,
dengan alokasi angga¬ran sebesar Rp150 juta. “Pipa untuk aliran air tersebut tidak ditanam, justeru dibiarkan saja. Inikan aneh dan sangat tidak wajar, karena pipa tersebut nantinya bisa terinjak oleh binatang, bahkan bisa jadi terputus ataupun terbakar,” keluh sumber warga.
Sangat disayangkan bila proyek yang menelan biaya ratusan juta rupiah tersebut harus sia-sia apabila pipa yang digunakan untuk mengaliri air di setiap kebun nantinya rusak atau bahkan putus maupun terbakar apabila terjadi hal-hal di luar non tekhnis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima, H. Samaila, S. Sos, yang dikonfirmasi warta¬wan mengakui bahwa proyek pengadaan air permukaan itu merupakan program Dishut¬bun Kota Bima, namun anggaran Rp150 juta tersebut berasal dari APBN. “Dan proyek ini kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelolanya, baik itu pembelian sarana dan prasarana, pengawasan dan koordinator karena kebu¬tuhan akan air pada tiap-tiap kebun yang dialiri dari sumber air di “Sori Te” dengan luas lahan yang diairi mencapai tujuh hektar. Air tersebut kemudian dialiri di tiap-tiap kebun dengan menggunakan pipa sepanjang 2000 meter,” jelasnya.
Berdasarkan catatan pihaknya, bahwa anggota dalam pengerjaan pengadaan tersebut berjumlah 48 orang yang kesemua¬nya adalah masyarakat dan yang bertang¬gung jawab adalah masyarakat itu sendiri. “Meskipun sebelumnya saya pernah meng¬himbau untuk pipa yang akan difungsi¬kan untuk mengairi tersebut menggunakan pipa besi dan ditanam, tapi yang justeru terjadi perbedaan. Malahan pipa tersebut tidak ditanam melainkan digantung, sehingga sayapun pertanyakan, namun mereka beralasan pipa tidak ditanam, karena tanah tempat dilewatinya pipa berbatu,” katanya. Dirinya selaku pemerintah tidak bisa secara langsung memerintahkan agar pipa tersebut ditanam, karena dinasnya hanya sebagai fasilitator saja. “Dan sepenuhnya pengadaan ini kami serahkan kepada masyarakat,” katanya beralasan. (GA. 334*)
Proyek pengadaan air permukaan teruntuk bagi pemilik kebun di Lingkungan Tolotongga Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima diduga dikerjakan asal-asalan tanpa adanya pengawasan serius dari instansi terkait. Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan bahwa pengerjaan pengadaan air permukaan dengan panjang pipa sekitar 2000 meter itu dikerjakan pada awal bulan Juli lalu,
dengan alokasi angga¬ran sebesar Rp150 juta. “Pipa untuk aliran air tersebut tidak ditanam, justeru dibiarkan saja. Inikan aneh dan sangat tidak wajar, karena pipa tersebut nantinya bisa terinjak oleh binatang, bahkan bisa jadi terputus ataupun terbakar,” keluh sumber warga.
Sangat disayangkan bila proyek yang menelan biaya ratusan juta rupiah tersebut harus sia-sia apabila pipa yang digunakan untuk mengaliri air di setiap kebun nantinya rusak atau bahkan putus maupun terbakar apabila terjadi hal-hal di luar non tekhnis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima, H. Samaila, S. Sos, yang dikonfirmasi warta¬wan mengakui bahwa proyek pengadaan air permukaan itu merupakan program Dishut¬bun Kota Bima, namun anggaran Rp150 juta tersebut berasal dari APBN. “Dan proyek ini kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelolanya, baik itu pembelian sarana dan prasarana, pengawasan dan koordinator karena kebu¬tuhan akan air pada tiap-tiap kebun yang dialiri dari sumber air di “Sori Te” dengan luas lahan yang diairi mencapai tujuh hektar. Air tersebut kemudian dialiri di tiap-tiap kebun dengan menggunakan pipa sepanjang 2000 meter,” jelasnya.
Berdasarkan catatan pihaknya, bahwa anggota dalam pengerjaan pengadaan tersebut berjumlah 48 orang yang kesemua¬nya adalah masyarakat dan yang bertang¬gung jawab adalah masyarakat itu sendiri. “Meskipun sebelumnya saya pernah meng¬himbau untuk pipa yang akan difungsi¬kan untuk mengairi tersebut menggunakan pipa besi dan ditanam, tapi yang justeru terjadi perbedaan. Malahan pipa tersebut tidak ditanam melainkan digantung, sehingga sayapun pertanyakan, namun mereka beralasan pipa tidak ditanam, karena tanah tempat dilewatinya pipa berbatu,” katanya. Dirinya selaku pemerintah tidak bisa secara langsung memerintahkan agar pipa tersebut ditanam, karena dinasnya hanya sebagai fasilitator saja. “Dan sepenuhnya pengadaan ini kami serahkan kepada masyarakat,” katanya beralasan. (GA. 334*)
