-->
×

Iklan

Wakil Walikota Bima: Pemerintah Harus Bersungguh-Sungguh Perbaiki Data Kemiskinan

Tuesday, June 6, 2023 | Tuesday, June 06, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-06-06T05:14:05Z

 

Wakil Walikota Bima. Feri Sofiyan SH., saat berpidato dihadapan forum Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Senin 06 Juni 2023.


 

Mataram, Garda Asakota.-

 


Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan SH., mengungkapkan permasalahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada masalah data.

 


“Secara administratif data atau angka kemiskinan yang kita miliki di NTB ini tidak sebanding dengan kemiskinan faktual yang ada di lapangan,” kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima ini saat menyampaikan pemaparannya di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB, Senin 06 Juni 2023 di Hotel Lombok Raya.

 




Adanya instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2022 untuk men-zero-kan angka kemiskinan menurut pandangannya agak sedikit susah.

 


“Sebab miskin dan kaya sudah merupakan sunnatullah. Disamping itu juga semakin kecil angka kemiskinan itu, maka kemiskinan itu makin susah untuk dihapus. Apalagi ketika itu sudah masuk kedalam kategori miskin absolut,” ujarnya.

 


Tugas pemerintah saat sekarang menurutnya bagaimana pemerintah dapat bersungguh-sungguh untuk memperbaiki data kemiskinan.

 


“Verifikasi dan validisasi data itu yang paling penting. Selain itu juga penting untuk melakukan harmonisasi dan validasi data yang ada di Dukcapil dan data yang ada di Dinas Sosial serta data yang ada di BPS. Data-data tersebut sebenarnya harus paralel dan konek supaya tidak menimbulkan berbagai perbedaan pendapat tentang kemiskinan yang ada di daerah kita,” cetus Feri.

 


Kalau dulu menurutnya banyak orang yang malu namanya terdata dalam data kemiskinan, namun sekarang menurutnya menjadi orang miskin menjadi ‘hobi’ baru dalam masyarakat kita.

 


“Dan faktanya memang seperti itu. Apalagi dengan berbagai kemanjaan program yang diberikan oleh Pemerintah disemua tingkatan berdampak pada akhirnya masyarakat menjadi manja dan tidak lagi ada perasaan ‘malu’ untuk mengaku menjadi orang miskin,” paparnya.

 


Diperparah lagi menurutnya dengan kriteria orang miskin yang semakin hari makin absurd.

 


“Dulu standarnya orang miskin itu tidak memiliki motor dan tidak memiliki HP Android. Tapi faktanya sekarang, siapa yang tidak memiliki motor dan HP android?. Apakah itu masih masuk kedalam standar orang miskin atau masuk kategori sejahtera, ini menjadi pertanyaan kita semua,” sambungnya.

 


Pihaknya berharap agar tidak mempermalukan Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan angka kemiskinan, Ia pun mengajak agar Pemerintah Provinsi NTB dapat bersungguh-sungguh untuk melakukan verifikasi data kemiskinan secara baik agar angka kemiskinan itu dapat sesuai dengan fakta lapangan.

 


“Jangan sampai terjadi seperti kata Wabup Dompu ada Kades yang terdata dalam data kemiskinan. Bahkan ada juga ASN yang juga masuk kedalam data kemiskinan dan menjadi penerima bantuan. Jadi ini menjadi sebuah PR kita bersama agar bagaimana kita memperbaiki semua data-data itu agar bisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” timpalnya.

 


Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sendiri, menurutnya, saat ini belum menyerahkan data kemiskinan yang tervalidasi terakhir.

 


“Karena kami ingin betul-betul mendapatkan data yang valid atau data yang riel dan faktual. Kami terlambat menyerahkan data itu karena kami ingin menyerahkan data yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini nanti dapat menjadi acuan data kemiskinan di Provinsi NTB,” pungkasnya. (GA. Im*)

×
Berita Terbaru Update