.jpg) |
| Ilustrasi sumber data BPS |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Jumlah penduduk miskin di Kota dan Kabupaten Bima tahun 2022 mengalami perubahan yang signifikan. Di Kota Bima angkanya melonjak naik, sementara di Kabupaten Bima justru mengalami penurunan.
Dikutip dari data BPS.go.id, jumlah penduduk miskin Kota Bima tahun 2022 mencapai 16,44 ribu jiwa. Angka itu naik jika dibandingkan tahun 2021 sebelumnya, yakni jumlahnya mencapai 16,22 ribu jiwa.
Untuk Kabupaten Bima, jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 75,49 ribu jiwa. Namun tahun 2022 angkanya menurun dengan jumlah 74,46 ribu jiwa.
Berdasarkan tingkat persentase, tingkat kemiskinan di Kota Bima tahun 2021 mencapai 8,88 persen dan tahun 2022 mencapai 8,80 persen. Sementara Kabupaten Bima, tahun 2021 mencapai 14,88 persen dan tahun 2022 mencapai 14,50 persen.
Selain data BPS, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga mencatat jumlah angka kemiskinan ekstrim di Kota dan Kabupaten Bima tahun 2022 untuk dituntaskan dengan target 0 persen tahun 2024 mendatang.
Berdasarkan data Pesasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK jumlah miskin ekstrim di Kota Bima mencapai 8.093 KK. Sedangkan di Kabupaten Bima terdata sebanyak 44.329 KK.
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Muh. Fakhruranji, M. Eng, mengakui pihaknya sudah menerima data terkait kemiskinan ekstrim, by name by address (BNBA). Kata dia, jumlah KK yang terdata tersebut akan dituntaskan pada tahun 2023.
"Datanya sudah kita terima by name by address. Tahun 2023 akan dituntaskan," katanya belum lama ini.
Untuk faktor atau masalah yang menjadi penyebab miskin ekstrim, Ia mengaku pihaknya belum melakukan identifikasi atau pemetaan secara detail. Pasalnya data itu, dikeluarkan oleh Kemenko PMK penghujung tahun 2022 kemarin.
"Selain itu, kita juga belum memetakan anggaran keseluruhan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrim ini," katanya.
Dalam menuntaskan atau penanggulangannya, Ia mengatakan Pemkot Bima telah menyiapkan sedikitnya tiga program prioritas. Yang pertama, penyediaan jaminan kesehatan gratis melalui program BPJS bagi keluarga miskin ekstrim.
"Ada tiga program prioritas yang disiapkan, seperti program jaminan kesehatan melalui BPJS. Untuk program ini, sudah disediakan anggaran Rp14 miliar," katanya.
Untuk program prioritas kedua lanjut dia, yakni memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin ekstrim, seperti air bersih, sanitasi, hingga perumahan atau pemukiman yang layak huni.
"Dan program prioritas yang ketiga yakni pemberian jaring pengaman sosial (JPS)," katanya.
Ia menegaskan program pemberian JPS akan menjadi atensi untuk penanganan kemiskinan ekstrim di Kota Bima pada tahun 2023. Hal itu dilakukan jika memang program bantuan dari Pemerintah Pusat seperti PKH, belum mampu mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrim.
"Termasuk juga upaya turunkan stunting bagi keluarga miskin ekstrim," katanya.
Disamping itu, tambah dia, dalam penanganan untuk menuntaskan miskin ekstrim, juga akan melibatkan atau bersinergi lintas sektor OPD. dan target tiga tahun kedepan, jumlah miskin ekstrim di Kota Bima bisa dituntaskan.
"Penanganannya akan libatkan lintas sektor. Dan target kita, jumlah miskin ekstrim di Kota Bima bisa tuntas tahun 2025," ujarnya.
Sementara untuk penuntasan dan pengentasan jumlah miskin ekstrim di Kabupaten Bima, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar bisa menjemput anggaran dari Pemerintah Pusat.
"Kalau APBD tidak sanggup. Baiknya Pemkab Bima jemput dana dari pusat untuk tuntaskan miskin ekstrim ini," katanya.
Duta PAN ini mengaku pesimis persoalan miskin ekstrim bisa tuntas. Selain sebagian besar APBD dialokasikan untuk modal belanja langsung, Pemkab Bima juga tidak mengusulkan atau membahasnya bersama DPRD khusus untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim tersebut.
"Kalau dilihat dari data, jumlah miskin ekstrim di Kabupaten Bima sangat kritis. Namun hingga kini tidak ada pembahasan untuk penuntasan," katanya.
Aminurlah meminta Pemkab Bima agar mulai memfokuskan penanganannya sejak tahun 2023. Seperti mengarahkan anggaran untuk membantu para petani dan nelayan yang menjadi profesi mayoritas masyarakat Kabupaten Bima.
"Bantuan untuk petani dan nelayan harus mulai dipikirkan, seperti, bibit, pestisida dan alat tangkap ikan," katanya.
Disamping itu, Ia juga meminta eksekutif untuk membahas secara bersama. Termasuk juga membahas program strategis dan kegiatan untuk mengurangi hingga menuntaskan miskin ekstrim di Kabupaten Bima.
"Kita ingin pemerintah juga membahas soal kemiskinan ini dengan berbasis data, agar kita bisa mengambil langkah dan upaya untuk menuntaskan," pungkasnya. (GA. 212*)
