.jpg)
Balon DPD RI, Sabolah Al Kalamby.
Mataram, Garda Asakota.-
Mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Sabolah Al Kalamby, ikut berkompetisi di
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
periode 2024 - 2029.
Keseriusan Sabolah yang mewakili kalangan Milenial itu
terlihat saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Rabu 28
Desember 2022, di dampingi Kader PMII.
Sabolah menegaskan, tidak ingin pemuda pesimis dalam ruang
politik, sehingga dirinya ingin menunjukan bahwa semua orang memiliki
kesempatan yang sama dalam politik,
tinggal siapa yang berani memimpin gerakan muda ini.
"Saya saja orang yang berproses dari bawah, lulusan
IKIP Mataram, tapi berani memulainya.
Teman-teman lain juga punya kesempatan yang sama, tinggal siapa yang
berani memulai perjuangan pemuda,"
ungkapnya seusai mendaftar di Kantor KPU NTB, Rabu 28 Desember 2022.
Sabolah terus ingin konsolidasi dengan teman - teman muda
tanpa menegasikan calon senior, termasuk ia akan menggarap suara muda dan suara
senior, dan suara orang tua dengan menawarkan program yang akan di buatnya
nanti.
Sabolah beberkan target suara tahun 2024 nanti, berkaca saat
Pemilu DPD 2019, suara urutan ke 4
sekitar 207 ribu. Sehingga ia optimis bisa meraup suara sekitar 500 ribu
untuk bisa menjadi anggota DPD.
"Itu bisa bertambah dengan kekuatan muda mau bergabung
dengan barisan muda," tegasnya.
Disinggung mengenai kinerja para petahana? Sabolah, tidak
ingin terlalu jauh komentari anggota DPD yang sedang menjabat. Namun perlu di
apresiasi ketika incumbent mau mendaftar lagi, tentu masyarakat yang akan
menilai nnti.
"Mudahan saya salah dalam melihat hasil perjuangan
teman-teman DPD saat ini, belum ada yang nampak. Namun tetap apresiasi apa yang
sudah diperjuangkan," cetusnya.
Oleh karena itu, dirinya konsen berjuang supaya bisa
perjuangkan Undang-undang dan kepentingan NTB, dengan cara serap aspirasi
masyarakat.
"Motivasi awal saya maju, Provinsi NTB kalau bicara
konteks IPM jelas masih rendah, kalau bertanya peran anggota DPD, tentu ada
semua teknis misal soal anggaran untuk daerah, DPD juga ada hak mengusulkan,
harus diperjuangkan, harus ngotot di media massa," pesannya.
Menurut Sabolah, saat ini belum muncul seperti apa
perjuangan senior di DPD RI, mestinya munculkan program yang dijalankan dalam
media.
Mengenai PR pemekaran Provinsi menjadi Provinsi Sumbawa
lanjut Sabolah. Secara pribadi kembali ke masyarakat, artinya seringkali
dikaitkan dangan situasi politik, kiranya menjadi keinginan masyarakat secara
umum harus diperjuangkan. Tapi kalau dijadikan dagangan politik tertentu
dirinya tidak setuju.
"Kalau masyarakat Sumbawa dan Lombok sama-sama setuju,
iya gak ada masalah. Tidak boleh kita sembunyi, sampaikan saja kepada
masyarakat," tutupnya. (**)
