.jpg)
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Satriawandi.
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Satriawandi, mengungkapkan hampir
semua mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Komisi II, rata-rata
diproyeksikan akan mengalami penurunan belanja di Tahun Anggaran (TA) 2023.
“Ini diakibatkan oleh karena celah fiskal kita di TA 2023
mengalami penurunan akibat target pendapatan yang tidak tercapai,” ungkap politisi
dari Partai Golkar ini kepada wartawan, Senin 07 November 2022.
OPD yang menjadi mitra Komisi II itu ada 13 OPD diantaranya seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pariwisata, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperasi.
“Rata-rata mengalami penurunan belanja dengan rata-rata
persentasi penurunannya yang bervariasi kisaran 30%,” terangnya.
Padahal menurutnya tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah
di tahun 2023 cukup besar mulai dari adanya isu soal akan terjadinya krisis global,
resesi ekonomi, inflasi, dan devisit pangan.
“Menghadapi isu itu semestinya Pemerintah harus sigap menyiapkan
langkah dan strategi antisipasi untuk menghadapi kemungkinan isu-isu yang bisa
saja terjadi di tahun 2023,” ungkapnya.
Akan tetapi, pihaknya mengaku pesimis langkah dan strategi
itu bisa disiapkan oleh Pemerintah ketika melihat adanya penurunan anggaran
belanja di rata-rata OPD Mitra Komisi II.
“Kami pesimis Pemerintah bisa sigap menghadapi kemungkinan
terjadinya kondisi demikian di tahun 2023 karena dari sisi program dan kegiatannya
menurun akibat adanya pengurangan belanja ini,” cetusnya.
Dengan adanya kondisi demikian, pihaknya berharap dalam
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA
PPAS) TA 2023, hal-hal yang demikian harusnya menjadi prioritas yang harus
diperhatikan ketimbang menganggarkan program-program lain yang tidak memiliki
daya ungkit untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang
dikhawatirkan terjadi di tahun 2023.
“Oleh karenanya kalau kita semua ingin melihat kondisi
ekonomi kita cepat pulih kembali, maka harusnya pemerintah harus dapat lebih
fokus lagi terhadap seluruh OPD yang bermitra dengan Komisi II ini dengan
mengalokasikan anggaran yang memadai,” harapnya.
Anggota Komisi II, Akhdiansyah, mengaku pesimis capaian target
industrialisasi dapat tercapai ketika budget anggaran yang disiapkan tidak memadai.
“Saya sih jelas pesimis apalagi ketika krisis pangan itu
betul-betul terjadi di tahun 2023. Tidak ada gambaran anggaran yang jelas untuk
memaksimalkan industri seperti keinginan Dinas Perindustrian ingin
memaksimalkan industri gula. Kita minta hal itu diprioritaskan dan
dikonsultasikan kembali di Komisi II dan Badan Anggaran,” jelasnya.
Pihaknya juga berharap agar Pemerintah dapat mengurangi
prioritas anggaran yang tidak terlalu urgen dan kembali memprioritaskan
anggaran untuk hal-hal yang lebih prioritas.
“Kurangi anggaran belanja tidak produktif seperti zero waste
dan beasiswa, kemudian arahkan ke yang lebih prioritas seperti industrialisasi dan
penanganan pangan,” sarannya.
Anggota Komisi II lainnya, Jalaludin, berharap agar dalam pembahasan
KUA PPAS tahun 2023, Pemerintah dapat lebih memprioritaskan untuk membenahi
mulai dari hulu sehingga ekonomi NTB kedepannya itu berada dalam kondisi yang
baik.
“Sebab dari asumsi yang dilihat tahun 2022, alokasi anggarannya cukup signifikan. Tapi di tahun 2023, alokasi anggaran yang diberikan itu terjun bebas sampai berkurang 30 persen,” pungkasnya. (GA. Im*)
