 |
| Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar. |
Mataram, Garda Asakota.-
Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan menghapus tenaga honorer di Pemerintahan tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK diharapkan dapat dibarengi dengan pemberian solusi alternatif yang dapat mencerahkan kehidupan para ex-honorer nantinya.
"Yang terpenting adalah ada alternatif yang bisa membantu para honorer ini untuk mendapatkan solusi untuk melanjutkan kehidupan mereka kedepan. Tidak boleh dihapus begitu saja tanpa ada solusi," ujar Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH Hazmi Hamzar, kepada sejumlah wartawan diruang Komisi V DPRD NTB, Senin 31 Januari 2022.
Sementara itu disisi lain, banyak tenaga honorer yang menilai kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut dinilai tidak.manusiawi. Alasannya karena Pemerintah dinilai menggantung nasib honorer K2 yang diaturan sebelumnya sudah memiliki ketetapan hukum.
Apalagi saat sekarang, menurut mereka seleksi P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejauh ini belum menjamah seluruh profesi tenaga honorer. Mereka menilai, kebanyakan pengangkatan tersebut lebih fokus pada posisi tertentu, seperti guru ataupun tenaga kesehatan.
Para honorer ini berharap minimal, tahun 2022 ini, khusus yang tenaga teknis lainnya yang belum ada pengangkatan dari sejak tahun 2013, harusnya tahun ini harus sudah mulai direkrut, khusus tenaga administrasi atau tenaga tenaga teknis lainnya.
Sebab, honorer K2 tuh satu kesatuan. Guru, kesehatan plus teknis lainnya. (GA. Ese*)
