 |
| Wakil Ketua DPRD NTB Bidang Anggaran, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., |
Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat sekarang ini tengah mengalami krisis keuangan di Kas Daerah untuk membiayai sejumlah program kegiatannya. Kekurangan kas daerah itu diprediksi mencapai angka sekitar Rp750 Milyar.
Wakil Ketua DPRD NTB Bidang Anggaran, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., mengungkapkan untuk menutupi kekurangan kas daerah sebesar Rp750 Milyar tersebut, Pemprov NTB berencana akan mengajukan utang pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT SMI.
"Rencana utang kita adalah sebesar Rp750 Milyar pada PT SMI. Pinjaman tersebut nantinya akan menutupi kekurangan pembiayaan daerah seperti salah satunya adalah Pembiayaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak hingga tahun 2022 sebagaimana amanat Perda Nomor 12 tahun 2019.
Selain itu, pinjaman uang tersebut juga akan digunakan untuk membiayai penanganan Covid19 diantaranya Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Trauma Center yang ada di RSUP NTB dari yang dua lantai menjadi enam lantai," jelas pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB Bidang Anggaran selama dua (2) Periode ini, Jum'at, 09 Juli 2021.
Dipaparkannya, dari rencana utang yang diajukan tersebut sekitar Rp250 Milyar diperuntukan untuk pembiayaan percepatan jalan dari yang sudah ditetapkan Perda sebanyak Rp750 Milyar dan sudah terbayar sekitar Rp202 Milyar.
"Kalau pinjaman ini disetujui oleh PT SMI maka ini nanti tentu akan meringankan beban daerah. Apalagi Keuangan Daerah di Tahun 2021 berada dalam kondisi yang gawat. Oleh karenanya, kami sangat berharap semua pihak dapat mendukung langkah Pemerintah mengajukan pinjaman dana ini ke pihak lain," harap Mori Hanafi.
Alternatif lain, menurutnya, telah disiapkan ketika upaya pengajuan pinjaman ini gagal dilakukan yakni adalah dengan melakukan langkah pembaharuan ulang sejumlah asset yang dikelola oleh pihak ketiga termasuk pembaharuan kontrak dengan PT GTI dan pembaharuan kontrak dengan sejumlah perusahaan lain yang mengelola asset daerah.
"Jika langkah itu pun dirasa belum mencukupi, maka langkah ekstrim yang akan diambil adalah dengan menjual sejumlah asset daerah," kata Mori Hanafi.
Saat sekarang ini, pihaknya mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat telah mengurangi jatah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemprov NTB yakni sekitar Rp48,8 Milyar. Disisi lain, Pemprov NTB juga menyisihkan anggaran sebesar 8 persen dari DAU yang diterima untuk pembelian vaksin yakni sebesar Rp118 Milyar.
Sementara dari rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,9 Trilyun, hingga Mei kemarin, baru tercatat sebesar 31,48 persen. Sampai dengan bulan keenam target yang terealisasi tidak sampai pada angka 40 persen. Target pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru terealisasi hanya sekitar Rp131 Milyar dari target sebesar Rp392 Milyar.
"Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2021 ini agak berat karena dampak pandemi Covid19," pungkasnya. (GA. Im*)
